Presiden Jokowi minta jangan ragu dengan kebijakan penghentian ekspor biji bauksit

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, bauksit

Presiden Jokowi minta jangan ragu dengan kebijakan penghentian ekspor biji bauksit

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran kementerian dan lembaga tidak ragu dan bimbang dengan kebijakan penghentian ekspor biji bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023.

“Jangan ragu-ragu, saya sampaikan kepada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin,” ujar Presiden dalam keterangan pers tentang kebijakan menghentikan ekspor biji bauksit, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Jokowi mengatakan berdasarkan pengalaman menghentikan ekspor nikel sebelumnya, akan ada penurunan ekspor di awal tahun pemberlakuan penghentian ekspor biji bauksit.

Namun pada tahun kedua, ketiga dan keempat akan terjadi lompatan yang sangat signifikan.

“Pengalaman kita di nikel seperti itu,” kata Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penghentian ekspor biji bauksit mencakup seluruh bauksit mentah termasuk bauksit yang dicuci.

“Pelarangan seluruhnya, bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini bauksit bisa dicuci kemudian diekspor, sekarang yang dicuci pun tidak boleh, harus diproses di Indonesia dan itu mulai Juni 2023,” kata Airlangga.

Dia mengatakan komoditas biji bauksit di tanah air akan diolah terlebih dulu menjadi alumina kemudian alumunium atau alumunium ingot, lalu menjadi bentuk batangan atau flat dan akan masuk kepada industri permesinan dan konstruksi.

Adapun sebelumnya Indonesia mendapat gugatan dari organisasi perdagangan dunia (WTO) saat memutuskan menghentikan ekspor nikel. Terkait potensi gugatan serupa pada kebijakan penghentian ekspor biji bauksit, Airlangga menyatakan hal tersebut tidak perlu dibahas dulu, karena kebijakan baru saja diumumkan dan gugatan belum ada.

“Terkait dengan (potensi) gugatan WTO, karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, nggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia,” jelas Airlangga.

Baca juga: Presiden Jokowi akan umumkan penghentian ekspor komoditas bahan mentah lain

Baca juga: Presiden Jokowi sebut Pemerintah akhir tahun mungkin nyatakan PPKM berhenti