Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perdagangan yang seharusnya digelar di Jakarta, Rabu (14/12).
Deddymengingatkan bahwaKamissudah diagendakan rapat paripurna penutupan masa sidang, sedangkan belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang menjelang liburNatal 2022 dan Tahun Baru 2023.
"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddydalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendag.
"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (ZulkifliHasan)," tegasnya.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VIdengan mendag.
"Yang ini beda. Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," katanya.
Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI menggelar rakeruntuk mengevaluasi penyerapan anggaran sertakesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.
Artinya, kata Deddy, saat inikrusial, di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siapdalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tambahnya.
Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteriyang tidak melaksanakan kewajibandengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddymenduga Zulkifli Hasansengaja menghindar dari Komisi VI DPR RI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.
"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR," ujarDeddy.
Baca juga: Kemendag - Unri berupaya tingkatkan kecerdasan konsumen
Baca juga: Kemendag: Cita-cita Indonesia jadi pusat fesyen muslim dunia bukan impian belaka
Komisi VI DPR RI pertanyakan tidak terlaksananya raker dengan Kemendag
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (ANTARA/HO-Dokumen pribadi)
