Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa membahas kerja sama pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (hijau) global sebagai upaya menindaklanjuti kesepakatan G20 Bali Leaders Declaration.
Dalam pertemuan ini, Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Uni Eropa diwakili oleh Komisioner Uni Eropa Jutta Urpilainen, sebagaimana keterangan resmi Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu.
"Pemerintah Indonesia saat ini dalam tahap persiapan untuk implementasi kesepakatan JETP (Just Energy Transition Partnership) dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain melalui pembentukan struktur kelembagaan internal,” ujar Menko Airlangga.
Di hadapan perwakilan dari Uni Eropa, ia menyampaikan Indonesia memiliki potensi besar untuk sektor energi baru terbarukan (EBT).
"Indonesia memiliki banyak sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi terbarukan berbasis hydro, sebagai contoh potensi besar di Sungai Kayan di Kalimantan Utara dan Sungai Mamberamo di Papua, yang membutuhkan dukungan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur,” ujar Menko Airlangga.
Selain itu, Ia menjelaskan adanya potensi investasi di bidang ekonomi digital, dengan disiapkannya beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya di Batam yang akan didorong menjadi pusat kawasan regional ASEAN.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Jutta Urpilainen menyampaikan Uni Eropa tengah memobilisasi proyek peta jalan investasi terkait konektivitas skala global yang bertajuk Global Gateway.
"Uni Eropa akan memobilisasi dana sebesar 300 miliar euro dalam rangka mempersempit kesenjangan investasi dalam pembangunan infrastruktur global di beberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah,” kata Urpilainen.
Lanjutnya, Uni Eropa siap bekerjasama untuk sejumlah proyek dengan negara kawasan ASEAN, tidak terkecuali Indonesia terutama pada isu perubahan iklim dan transisi energi terbarukan.
Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak juga membahas potensi kerja sama EBT di sektor lainnya, capaian Indonesia untuk digitalisasi melalui Kartu Prakerja dan UU Cipta Kerja, yang mana untuk menguatkan SDM terampil dan untuk peningkatan iklim investasi di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, di sela- sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali bulan November 2022 lalu, telah diselenggarakan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang memuat komitmen negara-negara maju untuk skema JETP sebesar 20 miliar dolar AS.
Baca juga: Wamenkeu Suahasil sebut Indonesia berpeluang bisa hasilkan 60 persen pembangkit energi baru 2060
Baca juga: CSIS: Subsidi BBM digunakan untuk pendidikan dan EBT
