Kampar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah(TKD) Tahun 2023 sebesar Rp2,054 triliun yang diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, Senin.
Selain itu, Pemkab Kampar juga menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut turut yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi RiauIsmedSaputra yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hingga saat ini Kabupaten Kampar sudah menerima Opini WTP yang ke tujuh kalinya berturut turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited tahun 2021.
Pj Bupati Kampar DrKamsolbersyukur telah menerima DIPA dan Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) karena itu suatu hal yang luar biasa sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik terutama memberikan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kamsol juga menyampaikan bahwa, DIPA ini berisikan Transfer Umum dan transfer Khusus berupa Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi RiauIsmedSaputramenyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang telah meraih pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited tahun 2021. "Kami selaku mitra kerja Pemda dan BPK RI berharap agar prestasi ini terus dipertahankan dengan kualitas yang lebih baik," katanya.
Dia berharap agar DIPA dan Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara Gubernur Syamsuar dalam arahannnya menyampaikan bahwa pada APBN tahun 2023, total alokasi yang diterima Provinsi Riau sebesar Rp30,71 triliun,dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,17 triliun pada 41 Kementerian/Lembaga di Provinsi Riau dan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp22, 54 triliun.
Dia mengatakan pelaksanaanAPBN tahun 2023 terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, pelaksanaan APBN 2023 fokus pada enam kebijakan utama yakni pertama, penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing. Kedua, penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, pembangunan infrastruktur akan di dorong untuk meningkatkan aktifitas ekonomi baru. Kelima, pelaksanaan revitalisasi industri dan yang keenam, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Syamsuar juga berharap agar pelaksanaan APBN dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023 dapat dilakukan secara efektif dan efisien, permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi setiap tahunnya dapat dimitigasi dan ditangani lebih awal.
