Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai tiga potensi krisis yang akan terjadi terutama di negara yang tidak memiliki fondasi kuat, yaitu krisis pangan, energi, hingga keuangan pada 2023.
"Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut,” katanya dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Kewaspadaan dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.
Sri Mulyani menuturkan APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras selama tiga tahun yaitu 2020 sampai 2022 untuk menangani COVID-19.
Meski demikian, pelaksanaan APBN telah terbukti mampu melindungi masyarakat dan perekonomian sehingga saat ini adalah momentum untuk kembali menyehatkan APBN.
Di sisi lain, risiko dari perekonomian serta APBN telah bergeser dari pandemi ke risiko global terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi.
Kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi dan kemudian menimbulkan respon kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga.
Ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter pun diperkirakan akan menimbulkan stagflasi bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan risiko dari non ekonomi.
Oleh sebab itu, agar APBN kembali sehat namun tetap mampu menjadi instrumen menjaga kewaspadaan risiko global maka harus dilaksanakan dengan baik.
Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah.
Sri Mulyani menuturkan penyerahan tersebut menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023 dan kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan meski belum memasuki 2023.“Ini K/L bisa sudah mulai bisa melakukan kegiatan meski belum masuk 2023,” tegasnya.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani pastikan provinsi baru di Papua dapat dana APBN di 2023
Baca juga: Sri Mulyani sebut dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI
Berita Lainnya
Menparekraf Sandiaga Uno sebut Pulau Bali belum 'overtourism'
19 April 2024 15:44 WIB
BPH Migas awasi distribusi BBM saat arus balik Lebaran di Tangerang, Banten
19 April 2024 15:33 WIB
China desak komunitas internasional untuk dukung kemerdekaan Palestina
19 April 2024 15:01 WIB
BIJB Kertajati catat jumlah penumpang angkutan Lebaran lampaui target
19 April 2024 14:31 WIB
Ribuan penumpang pesawat tunda keberangkatan dampak abu vulkanik Gunung Ruang
19 April 2024 14:11 WIB
Juara Iga Swiatek melenggang mulus ke perempat final Stuttgart
19 April 2024 14:03 WIB
TNI AU tingkatkan sinergitas dengan TNI AD untuk perkuat pertahanan negara
19 April 2024 13:54 WIB
BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terpantau turun dari 383 menjadi 202
19 April 2024 13:49 WIB