Rengat, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Indragiri Hulu meminta agar Proyek kegiatan transmigrasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang menggunakan dana APBN pusat, APBD TK I Riau sejak 2005 diaudit oleh BPK dan KPK karena diduga bermasalah.
"Masyarakat minta agar kegiatan transmigrasi itu diperiksa oleh penegak hukum dan instansi terkait karena kegiatannya tidak jelas merugikan masyarakat Indragiri Hulu bahkan berada di areal hutan konversi," kata Anggota DPRD Komisi A Kabupaten Indragiri Hulu Edi Supirman di Rengat, Selasa.
Ia mengatakan, Pemerintah melalui dana APBN pusatdan Dana APBD TK I Riau sejak tahun 2005 telah membuat program transmigrasi di Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan kelayang kabupaten Indragiri Hulu diatas lahan mencapai ratusan hektar dengan perjanjian setiap warga transmigrasi memperoleh lahan seluas dua hektar.
Kenyataannya, hingga saat ini 2013 lahan itu tidak jelas bahkan diduga berada di areal hutan konversi.
Atas ketidak jelasan lahan, masyarakat merasa dirugikan areal itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sementara sesuai dengan perjanjian warga mendapatkan lahan sesuai dengan data yang diberikan oleh warga untuk disurvei. Beberapa waktu lalu ada juga tim dari Provinsi Turun mengukur lahan itu hasil yang didapat juga tidak jelas.
" Karena itu saya meyakini, kegiatan transmigrasi itu terindikasi fiktif yang dapat merugikan negara. Selain itu sebaiknya pihak terkait khususnya penegak hukum menyikapi persoalan ini agar masyarakat mendapat kejelasan, bila perlu turun langsung kelapangan," sebutnya.
Menurut Edi Supirman yang juga caleg DPRD Inhu untuk Dapil 3 wilayah kecamatan Kelayang, Kecamatan Pranap, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Batang Peranap menjelaskan, sebaiknya semua persoalan yang berkaitan dengan penggunaan dana negara sebaiknya diperjelas dilakukan audit agar kedepan tidak ada lagi masyarakat di bodoh- bodohi dengan kegiatan atau program yang tidak jelas.
Dengan ketidakjelasan ini semua warga merasa teraniaya dan merasa dirugikan sementara kegiatan Trasmigrasi di kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan penghargaan menjadi Transmigrasi Teladan Tingkat Nasional. Hal ini juga membuat bingung masyarakat apa dasar pemberian itu padahal di areal itu kegiatan nihil, lebih parah lagi saat ini lahan itu sudah menjadi semak belukar.
"Proyek ini besar, anggarannya mencapai puluhan miliar, sementara kegiatannya tidak ada," tegasnya.
Edi juga mengatakan, sebagai warga dan Anggota DPRD Inhu yang dipilih masyarakat, ia mendukung kesejahteraan masyarakat, karena itu dirinya meminta sekecil apapun yang berkaitan dengan warga akan tetap menjadi perhatiannya.
Apalagi, menurut dia, kegiatan transmigrasi ini sudah lama berjalan hingga mencapai hampir puluhan tahun, sementara dilapangan kegiatan nihil.
Kabupaten Indragiri Hulu dalam menuju masyarakat sejahtera, mestinya lepas dari kegiatan kegiatan yang tidak jelas, yang akan menghambat peningkatan ekonomi warga. Sebagai Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Inhu, Edi mengemukakan, selalu siap membantu menyalurkan aspirasi warga.
