Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan paling tidak ada 80 perusahaan di Riau yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan terlarang untuk kegiatan perkebunan.
Hal itu dinyatakan Mulfachri saat sejumlah anggota DPR RI Komisi III sub Panja mafia pertanahan melakukan kunjungan ke Polda Riau guna membahas penyelesaian konflik pertanahan di Riau, Rabu malam.
Dikatakannya, berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada tiga provinsi di Indonesia yang memiliki konflik pertanahan paling tinggi yaitu Sumatera Utara, Jambi dan Riau.
Di antara permasalahan tersebut ialah konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Disebutkannya, sejumlah daerah di Riau diketahui terdapat konflik pertanahan yang tak kunjung usai.
"Kami hari ini datang khusus menyoroti konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Kita tahu beberapa konflik antara masyarakat dengan perusahaan telah berlangsung menahun dan tak kunjung selesai," sebutnya kepada awak media.
Dikatakan Mulfachri, bahkan sebagian tanah yang disreengketakan antara masyarakat dan perusahaan ini telah memiliki kekuatan hukum, namun konflik terus berlangsung.
"Maka dari itu kami dibantu aparat hukum di Riau sama-sama mendiskusikan bagaimana mencari jalan keluar terhadap masalah ini," lanjutnya.
Selain itu, ia juga mengatakan terdapat sejumlah perusahaan telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, bahkan beberapa di antaranya masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
"Nantinya akan ada banyak wilayah yang kita datangi seperti Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Rokan Hilir," tutup Mulfachri.
Berita Lainnya
Akademisi: Kemlu RI perlu tanggapi kunjungan Ketua DPR AS Pelosi ke Taiwan
03 August 2022 13:14 WIB
Anggota DPR optimistis pelaksanaan pertemuan G20 tingkatkan kunjungan wisatawan ke Belitung
02 August 2022 13:32 WIB
BK DPRD Riau Terima Kunjungan DPR Aceh
22 May 2014 20:20 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo setuju ada bank tanah untuk atasi konflik agraria
26 September 2023 17:10 WIB
Junimart minta Kapolri evaluasi Polda Riau tangani konflik agraria di Siak
11 July 2023 7:38 WIB
Dua konflik pertanahan di Riau dikritisi anggota DPR RI, Kenapa penyelesaiannya lamban?
04 July 2023 18:07 WIB
Presiden minta menterinya agar konflik tanah segera diselesaikan
03 May 2019 11:35 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB