Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 102,33 persen daftarkan seluruh penduduknya ke JKN

id BPJS Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 102,33 persen daftarkan seluruh penduduknya ke JKN

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima Sertifikat realisasi UHC 102,33 persen dari Deputi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie, Senin (10/10) . (Foto:Antara/Frislidia).

Pekanbaru (ANTARA) - Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tercatat menjadi daerah pertama yang telah mendaftarkan seluruh penduduk ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Oktober 2022.

"Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sudah menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif," kata Deputi Direksi Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin.


Ia mengatakan itu pada acara peluncuran Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan universal Kabupaten Kepulauan Meranti Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan utama serta MoU dan penanda tanganan kerjasama dukungan program JKN oleh Disnaker Meranti disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin.

Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)/cakupan kesehatan universal dengan kepesertaan lebih dari 95 persen yaitu sejak 1 April 2019.

Namun seiring dengan dinamika peserta JKN, kata Eddy lagi, seperti pertumbuhan penduduk, validasi data meninggal dan data tidak valid, pengurangan peserta oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga terjadi penurunan jumlah peserta.

"Pada Desember 2021 Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mencapai cakupan peserta di atas 95 persen. Akan tetapi tahun 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki JKN di Kabupaten Kepulauan Meranti justru menjadi 215.749 jiwa atau sudah 102,33 persen dari jumlah penduduk semester I tahun 2022 sebanyak 210.843 jiwa.

Kembalinya Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai UHC, katanya, karena komitmen bupati beserta jajaran untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas kesehatan juga sudah disediakan.

Ia menjelaskan, sampai saat ini untuk pemenuhan hak peserta dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan, se-provinsi Riau BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 699 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 598 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 69 Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan serta 32 Fasilitas Penunjang (apotik dan optik).

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, katanya BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 10 Puskesmas, dua orang dokter keluarga dan tiga Klinik Pratama sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan satu Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Semoga dengan cakupan UHC sebesar 102,33 persen di Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga dapat menginspirasi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau untuk memperluas cakupan kepesertaan di BPJS Kesehatan," katanya.

Dari 215.749 jiwa peserta BPJS Kesehatan di Kepulauan Meranti terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN sebanyak 165.722 jiwa, PBI melalui pendanaan APBD PBD/Jamkesda sebanyak 25.031 jiwa. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 20.197 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU=Pekerja Informal) sebanyak 3.875, dan Bukan Pekerja (BP) yakni investor pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan sebanyak 924 jiwa.

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau H.Muhammad Adil mengatakan pihaknya sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan manajemen RS Awal Bross di Pekanbaru guna memastikan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

"Warga Meranti yang berobat di Meranti ke RS Awal Bross cukup hanya membawa KTP saja dan mereka bisa mendapatkan pelayanan berkualitas. Disamping itu dalam mendukung pelayanan berkualitas kita menyediakan ambulance serta menambah ketersediaan tenaga dokter spesialis," katanya.

Pemkab Meranti membutuhkan empat dokter spesialis yang bersedia mengabdi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar bagi empat tenaga spesialis tersebut. Pemkab Meranti juga menyiapkan rumah tempat tinggal, kamar dan transportasi.