Teheran (ANTARA) - Pemerintah Iran secara resmi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengakui Amerika Serikat dan Israel sebagai inisiator agresi militer terhadap Iran. Dalam sebuah surat diplomatik yang dilayangkan pada Minggu (29/6), Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menuduh kedua negara melakukan serangan sistematis dan terencana yang melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden DK PBB Carolyn Rodrigues-Birkett. Dalam isinya, Araghchi menyebut bahwa Israel dan AS telah secara terang-terangan menargetkan fasilitas sipil, permukiman warga, serta infrastruktur penting di Iran, termasuk instalasi nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
"Serangan terhadap situs nuklir kami tidak hanya membahayakan perdamaian regional, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap Perjanjian Non-Proliferasi dan berbagai resolusi IAEA," tegas Araghchi seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA.
Baca juga: Rusia Minta Rapat Darurat IAEA Bahas Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir Iran
Araghchi juga menekankan bahwa tindakan militer yang dilakukan Israel dan AS termasuk dalam kategori "kejahatan agresi" yang harus ditindak oleh DK PBB untuk mencegah preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Ketegangan meningkat sejak 13 Juni lalu, ketika Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah titik strategis di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang menewaskan ilmuwan, komandan senior, serta warga sipil. Iran membalas dengan serangkaian serangan rudal dan drone ke wilayah Israel.
Baca juga: Dunia Waspada Potensi Bencana Nuklir, Iran dan Azerbaijan Klaim Situasi Aman
Situasi kian memanas ketika pada 22 Juni, militer AS mengebom tiga fasilitas nuklir Iran, yang dibalas dengan serangan Iran ke Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar.
Setelah 12 hari saling serang, gencatan senjata akhirnya dicapai pada 24 Juni lalu. Namun, Iran kini menuntut pertanggungjawaban internasional atas serangan yang disebutnya sebagai aksi pelanggaran besar terhadap kedaulatan negara dan hukum global.
