BPJS Kesehatan dorong pemda di Riau tingkatkan keaktifan peserta di desa

Pekanbaru (ANTARA) - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II,Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan kini pihaknya kembali mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keaktifan peserta terutama di desa melalui program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (Pesiar).

"Pesiar BPJS Kesehatan adalah program untuk merekrut peserta dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat desa melibatkan semua dinas, badan di lingkup Pemerintah Provinsi Riau," kata EddySulistijanto Hadie di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Ia mengatakan itu di sela penandatanganan rencana kerja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Penerima Bantuan (BP) Iuran BPJS Kesehatan se-Provinsi Riau dan rencana kerja 2025.

Menurut dia, Program PESIAR ditingkat pusat merupakan bentuk kolaborasi BPJS Kesehatan bersama sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Melalui program ini katanya, diharapkan pemerintah daerah bisa menyisir peserta hingga 100 persen yang berdampak positif pada pencapaian JKN, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jaminan Sosial (RPJMN) tahun 2020-2024.

"Pada 2024 cakupan peserta di Indonesia wajib mencapai minimal 98 persen dari total penduduk di Indonesia. Cakupan peserta JKN KIS per 1 November 2024 di Provinsi Riau adalah 6,86 Juta jiwa atau sebesar 98,41 persen dari jumlah penduduk Riau 6,97 juta jiwa itu," katanya.

Dari 98,41 persen penduduk terdaftar tersebut, katanya, berstatus aktif 80,08 persen dan masih terdapat 20 persen lagi penduduk Riau tidak bisa langsung mendapatkan akses pelayanan di kala sakit.

Namun demikian, pencapaian ini bukti komitmen pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Riau dalam berkolaborasi dengan mendaftarkan 800.000 penduduk Riau melalui budget sharing 55 persen Pemprov Riau dan 45 persen kabupaten/kota untuk tahun 2025 dan hampir 630 ribu iuran murni dari APBD kabupaten/kota.

"Kini seluruh kabupaten kota se-Provinsi Riau sudah Universal Health Coverage/UHC atau cakupan pelayanan kesehatan semesta dan semuanya dengan status UHC non cut off atau penduduk di Provinsi Riau dapat langsung aktif pada saat didaftarkan oleh pemerintah daerah," katanya.

Untuk pembiayaan pada November 2024 saja, BPJS Kesehatan telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp3,7 triliun.

"Hal ini tentu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Tetapi mengingat beban yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dalam membiayai masyarakat sebagai peserta JKN tentu perlu dicari upaya bagaimana supaya masyarakat ikut berperan aktif dalam JKN agar pekerja terdaftar sebagai PPU," katanya.

Untuk masyarakat mampu terdaftar sebagai peserta mandiri, dan yang benar-benar miskin dan tidak mampu tentu dapat didaftarkan ke segmen PBI-JK. Karena itu telah dilakukan ujicoba sebuah inovasi yang melibatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dan atau pihak lain untuk bergotong royong dalam membayarkan iuran yang disebut Pesiar.