Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN mendukung rencana Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melakukan penawaran saham umum perdana (IPO) subholding kelapa sawit PalmCo pada 2023 dalam rangka BUMN bisa ikut menjadi penentu harga minyak goreng pada 2026.
"Kami sekarang sedang membuat subholding kelapa sawit PalmCo. Nanti untuk mengembangkan hal ini kita ingin melakukan ekspansi pabrik dan sebagainya," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, Kementerian BUMN ingin pada 2026 minyak goreng sudah bisa dipasok mayoritas oleh BUMN.
Dengan demikian, harga minyak goreng nantinya sudah bisa dikontrol oleh BUMN.
"Sekarang belum terjadi, tapi dengan cara seperti ini maka ekspansinya makin cepat, dan PalmCo akan memiliki pabrik untuk pengolahannya," kata Arya.
Pada 2026 minyak goreng mayoritas akan dikuasai BUMN. dan BUMN juga berperan jadi penentu harga.
Sebelumnya, Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) berencana melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) subholding kelapa sawit PalmCo pada tahun depan setelah proses pembentukan subholding tersebut rampung pada tahun ini.
Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku induk holding PTPN Mohammad Abdul mengatakan prosesnya sekarang sedang berlangsung di mana untuk pembentukan subholding PalmCo paling lambat Oktober tahun ini selesai, mengingat pembentukan subholding itu membutuhkan peraturan pemerintah," ujar Ghani dalam acara Ngopi BUMN di Jakarta, Senin.
Subholding ini, kata Ghani, sudah menjadi proyek strategis nasional sehingga pemerintah selalu memantau hal tersebut.
Dengan demikian proses persiapan IPO PalmCo diharapkan dapat dilakukan pada kuartal II atau III 2023.
Baca juga: BKKBN apresiasi komitmen PTPN V cegah stunting
Baca juga: PTPN V Semarakkan Festival Rakyat Bagholek Godang
Kementerian BUMN nyatakan mendukung rencana PTPN terkait IPO subholding PalmCo
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. (ANTARA/Aji Cakti/am.)
