Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester I 2022 bersama kementerian/lembaga dan partai politik.
"UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, yang kemudian dirumuskan oleh KPU, dilakukan setahun dua kali atau per semester," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta Selasa.
Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan per semester tersebut, lanjut Hasyim, mengikuti jadwal rutin pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di antaranya adalah sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang Pemilu. Yang kedua juga dalam rangka untuk menyinkronkan dan memutakhirkan data pemilih bersama-sama antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan ada beberapa prinsip penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan KPU dan Undang-undang 7/2017.
"Sebagaimana disebut yaitu terkait komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabilitas, dan terakhir perlindungan data pribadi," kata dia.
KPU, kata dia, terus-menerus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjenjang dari kabupaten kota provinsi dengan tujuan untuk memelihara, memperbaharui dan mengevaluasi daftar pemilih tetap dari pemilu atau pilkada secara terus-menerus, dari daftar pemilih tetap sebelumnya menjadi DPT pemilihan berikutnya.
"Jadi data pemilih adalah data yang dinamis, tidak statis. Oleh karenanya kami terus berupaya untuk memperbarui dan mengevaluasi DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya," ucap Betty.
Tujuan pemutakhiran berikutnya menurut dia guna menyediakan data dan informasi berskala nasional terkait dengan pemilih dan daerah untuk mendapatkan data secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.
"Dan terakhir, mewujudkan pemanfaatan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dan tetap menjamin kerahasiaan data," ujarnya.
Baca juga: KPU RI telah menerima permohonan pembukaan akses Sipol dari 22 parpol
Baca juga: Wah, KPU Pekanbaru temukan 14 ribu orang meninggal masuk DPT
