Digitalisasi penyaluran BBM subsidi dinilai kunci agar bisa tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan strategi digitalisasi penyaluran BBM subsidi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Pertamina sudah sesuai dengan arahan Pemerintah agar ada cara untuk mengendalikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Penggunaan aplikasi MyPertamina bisa efektif mengendalikan subsidi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih mampu untuk konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan dan nonsubsidi.

"MyPertamina salah satu cara atau tool untuk melakukan subsidi tertutup atau menyasar konsumen yang memang berhak, selain untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi,” ujar Saleh di Jakarta, Jumat.

Secara terpisah Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, menambahkan Pemerintah harus bergerak cepat menyiapkan payung hukum agar pengguna BBM subsidi tepat sasaran. Langkah Pertamina melakukan digitalisasi penyaluran BBM subsidi harus dibarengi dengan penerbitan revisi Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bila serius membatasi pengguna BBM subsidi, baik solar maupun pertalite.

Penyaluran subsidi BBM kini memasuki babak baru. Sejak 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui subholding Commercial &Trading PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mulai mendata masyarakat yang berhak menggunakan BBM solar bersubsidi dan BBM penugasan jenis pertalite.

Irto P Ginting, Sekretaris Perusahaan PPN, menjelaskan subsidi BBM memang harus dikendalikan karena kelebihan kuota serta beban berat pemerintah akibat peningkatan subsidi.

"Pendistribusian BBM harus tepat sasaran, kuota pertalite dan solar year to date Mei 2022 sudah over, hingga akhir tahun kalau tidak diatur akan overquota,” katanya.

Metode penyaluran berbasis teknologi informasi ini baru pertama dilakukan setelah bertahun-tahun lamanya subsidi disalurkan ke barang dengan harga jual BBM yang jauh lebih murah ketimbang harga pasar. Penyesuaian dalam mekanisme penyaluran subsidi BBM dinilai sangat krusial dilakukan. Pasalnya, jika tidak diatur negara dipastikan menanggung beban berat akibat harga minyak yang terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel sejak awal 2022.

Sementara itu, kendati harga minyak dunia merangkak naik, Pertamina sebagai badan usaha dan Pemerintah masih menahan agar harga BBM subsidi dan penugasan tidak dinaikkan dengan alasan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Hal ini berbeda dengan operator penyedia BBM lain yang merespons kenaikan harga minyak dunia dengan mengerek harga jual BBM di pasaran. Misalnya saja dilakukan oleh Shell yang saat membanderol harga bensin RON 92 di harga Rp18.500 per liter dan BP-AKR Rp17.900 per liter. Sementara Pertamina menjual BBM dengan kadar RON 92, yaitu pertamax, sebesar Rp12.500 per liter. Padahal harga keekonomiannya sudah melewati Rp17.500 per liter.

Terkait pendaftaran untuk masyarakat yang ingin mendapatkan BBM penugasan dan subsidi, Irto menegaskan, hingga saat ini pendaftaran masih dibuka. Selain melalui laman subsiditepat.mypertamina.id dan aplikasi MyPertamina, pendaftaran juga dipermudah dengan adanya booth pendaftaran di SPBU.

“Untuk terus menjaga antusiasme masyarakat, kita juga permudah pendaftarannya. Selain mendaftar melalui laman subsiditepat.mypertamina.id dan aplikasi MyPertamina, kami juga siapkan booth pendaftaran di SPBU,” ungkap Irto.

Setelah terdaftar, konsumen akan diverifikasi kendaraannya sehingga diketahui siapa yang bisa menggunakan BBM subsidi. Saat ini pengguna (user) aplikasi MyPertamina juga bertambah sebanyak empat juta dalam waktu empat hari dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Kebijakan tambah subsidi BBM dinilai tepat untuk jaga stabilitas ekonomi

Baca juga: DEN: Perlu pola distribusi tertutup untuk BBM dan LPG subsidi