Prevalensi stunting di Provinsi Riau tiap tahun terus menurun

id Pemrov Riau

Prevalensi stunting di Provinsi  Riau tiap tahun terus menurun

Wakil Gubenur Riau Edy Natar Nasution saat menerima penghargaan hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting. ANTARA/HO-Diskominfotik Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Prevalensi atau angka kasusstunting di Riau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan sejak tahun 2013 dan hingga tahun 2021 kasus tersisa 22,3 persen.

"Atas prestasi ini maka Riau telah memperoleh penghargaan hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting dari Pemerintah," kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar kepada media di Pekanbaru, Jumat.

Dia mengatakan, dengan perolehan penghargaan tersebut diharpakan dapat memotivasi Pemprov Riau untuk lebih baik lagi kedepannya sehingga angka stunting di Bumi Lancang Kuning dapat diatasi.

Pemprov Riau, katanya, sangat konsisten dalam menyelesailan permasalahan stunting, bahkan penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama, yakni bagaimana bisa menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.

"Konsistensi ini sebagai bentuk optimistis kita untuk mencapai 14 persen prevalensi stunting tahun 2024 sesuai target ditetapkan Presiden Jokowi atau dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun," katanya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan sesuai arahan Presiden, tahun 2022 ini prevalensi Stanting di Indonesia harus di turunkan setidaknya menjadi 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Dijelaskan Teguh, tujuan dari penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Penilaian tersebut dimulai dari memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, serta mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

"BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS pastinya perlu didukung oleh kita semuanya, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran," katanya.