Anggota DPR minta pemerintah cari solusi untuk atasi kenaikan harga pangan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga pangan.

"Pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut," kata Akmal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menyakini bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini," tutur Akmal.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu mencontohkan sejumlah harga pangan masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah. Di sisi lain, kata dia, pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax serta solar nonsubsidi pun terjadi.

Lebih lanjut, Akmal mempertanyakan persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14.000. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harga Rp19.875 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50.000 per dua liter.

Ia mengungkapkan solar subsidi juga terjadi kelangkaan padahal bahan bakar minyak (BBM) itu menjadi andalan transportasi logistik untuk distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.

"Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain, ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah tetapi barangnya tidak ada," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ia pun menyarankan bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi seharusnya pemerintah yang menjadi "price leader".

"Kondisi minyak goreng di mana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta," ujar Akmal.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya, termasuk distribusinya.

Baca juga: Annas Maamun melawan, KPK siap hadapi gugatan praperadilan