Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti meminta agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) Provinsi Riau mengawasi distribusi minyak goreng satu harga agar tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu.
"Kita minta Disperindag Riau turun ke lapangan pantau dan liat situasi tentang hasil putusan pemerintah pusat terhadap minyak goreng satu harga Rp14 ribu. Pendistribusiannya jangan hanya di ritel-ritel besar saja. Tapi harus merata hingga ke pasar tradisional dan warung-warung. Dipastikan bagaimana agar seluruh komponen masyarakat menikmati minyak murah ini," kata Syafaruddin Poti di Pekanbaru, Rabu.
Dia menjelaskan, kebijakan minyak goreng satu harga dari Kementerian Perdagangan guna mengendalikan harga minyak goreng di tengah melambungnya harga minyak goreng belakangan ini.
Baca juga: Ujung Sumatera - Mempermainkan hati dengan minyak goreng
Menurutnya, program ini rawan akan adanya permainan dalam distribusi. Pemerintah Provinsi harus menindak tegas oknum yang memanfaatkan penjualan minyak goreng untuk meraup keuntungan pribadi. "Kita berharap dinas menindak tegas kalau ada monopoli," tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis mengatakan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan stok minyak murah mengalami kelangkaan. Menurutnya, harus sering-sering dilakukan sidak lapangan agar Pemerintah bisa menelusuri apa penyebab pendistribusian yang tidak merata itu.
"Terhadap minyak satu harga ini saya liat kurangnya pengawasan pendistribusiannya. Bisa saja ada pihak tertentu ambil keuntungan pribadi, tentu ini yang merusak pasar," kata Marwan.
Marwan mengaku heran degan kondisi Riau saat ini. Padahal luasan wilayah Riau hampir didominasi oleh perkebunan sawit tapi kenapa terjadikelangkaan dan harga minyak sering melambung tinggi.
"Kita kaya sawit tapi sering kekurangan minyak tentu ada sesuatu yang salah. Kalau secara logika ini kan tidak mungkin. Tapi itu kenyataan yang terjadi," kata dia.
Baca juga: Ritel Pekanbaru alami peningkatan penjualan minyak goreng
Berita Lainnya
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB