Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Riau diminta melakukan langkah kongkret untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kawasan setempat setiap musim penghujan. Pembangunan kanal, penggerukan aliran sungai dan pembersihan parit dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi bencana banjir.
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho di Pekanbaru, Senin, mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah yakni dengan menggandeng perusahaan-perusahaan di wilayah setempat untuk berkonstribusi dalam penanggulangan bencana banjir melalui dana corporate social responsibility (CSR). Dana CSR ini bisa dialokasikan untuk pembangunan kanal, penggerukan sedimen lumpur maupun tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai dan pembersihan parit.
"Kita mengimbau Pemprov Riau untuk dapat melibatkan perusahaan melalui dana CSR-nya. Ini bisa dialokasikan untuk membangun kanal, membersihkan sungai dan parit-parit guna mengantisipasi banjir," kata Agung.
Agung menilai adanya ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir yang sudah menjadi bencana musiman itu. Sehingga, setiap kali dirinya melakukan reses, persoalan banjir kerap menjadi keluhan utama masyarakat.
"Seakan menjadi momok bagi masyarakat. Tiap musim penghujan datang. Masyarakat sudah was-was terhadap banjir ini. Kita minta harus ada solusi nyata, kita berharap tahun depan persoalan banjir tidak lagi terjadi," kata dia.
Sejauh ini, Pemprov Riau masih belum menetapkan status siaga banjir. Dimana, baru dua daerah yang menetapkan status siaga banjir, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kampar.
Namun begitu, Agung meminta agar Pemprov Riau mulai mempersiapkan jika status banjir ditetapkan maka harus ada penanganan yang maksimal agar dampak banjir tidak meluas.
