Gubri: Tim asistensi akan bergerak percepat serap anggaran COVID-19

Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar mengatakan akan mempercepat Pemulihan Ekonomi di Provinsi Riau termasuk di kabupaten dan kota dengan mempercepat realisasi anggaran yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Syamsuar usai mengikuti Pertemuan Forkompinda di Pekanbaru, Senin, (2/8/2021)

"Kita siapkan tim asistensi terdiri dari Kanwil Perbendaharaan Negara, BPKP, Kejaksaan, Polda Riau dan Bulog untuk bersama melakukan pengawasan dan mempercepat realisasi anggaran di kabupaten/kota terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 agar ikut membantu pemulihanekonomi di daerah,"ungkapnya.

Sementara itu berkaitan dengan terbatasnya vaksin untuk sementara waktu Gubernur Riau meminta bantuan Polda Riau dan Komandan Korem untuk diperbantukan vaksinasi kepada warga Kota Pekanbaru. Hal ini mengingat Kota Pekanbaru masih sangat tinggi angka terkonfirmasi COVID-19.

"Memang bantuan Vaksin dari pusat kita masih menunggu tambahan nya . Namun Untuk sementara, saya sudah meminta Kepada Polda Riau dan Komandan Korem untuk membantu vaksinasi di kota Pekanbaru. Karena Kota Pekanbaru memiliki kasus terkonfirmasi yang tertinggi COVID-19nya. Karena belajar dari kejadian di pulau Jawa vaksinasi mampu menurunkan angka terkonfirmasi COVID-19," terangnya.

Sementara itu, terkait bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai, Gubernur Riau mengaku masih menghimpun datanya.

"Bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai itu bantuan dari Kementerian Sosial dan tidak melalui pemerintah Provinsi dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Untuk bantuan beras PPKM yang lalu, hanya pemberitahuan saja ke provinsi namun data masih dipegang kabupaten/kota," jelasnya.

Penyaluran juga melalui Bulog dari Provinsi Riau ada nanti bantuan untuk pelakuUMKM yang nilainya sekitar Rp25 miliar yang pada Agustus ini akan disalurkan setelah ada kroscek data dari OJK dan perbankan penyalur terhadap penerima BPUM dari Pemerintah Pusat. sehingga pemberian tidak dobel atau tumpang tindih," ungkap Gubernur. (Adv)