Jakarta (ANTARA) - Koalisi sipil mendorong tegasnya penanganan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat serta keterbukaan data di tengah terjadinya peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Indonesia.
Hal itu dilakukan lewat peluncuran surat terbuka dalam konferensi pers via daring bertajuk "Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi" yang diprakarsai CISDI pada Ahad.
"Sangat penting agar surat terbuka ini juga diberikan kepada para gubernur di berbagai daerah. Regulasi yang sudah dikeluarkan banyak, tapi level ketidakpedulian terdapat di daerah-daerah," ujar epidemiolog dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Ahad.
Dia mendorong agar surat itu ditujukan tidak hanya di levelPresiden, karena Presiden akan meneruskankembali kepada Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Sulistyo mendorong adanya kebijakan yang kuat dalam pengendalian COVID-19.
"Dari aspek kebijakan, Indonesia termasuk negara yang belum punyai kebijakan yang kuat dalam pengendalian COVID-19, tercatat kita hanya memiliki PP 201 tahun 2020 tentang PSBB," kata Hermawan.
Dia juga menyoroti adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hanya ditetapkan tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.
Beberapa rekomendasi lain dari surat terbuka itu seperti perbaikan sistem penanganan gawat darurat terpadu, mengeluarkan keputusan karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan dengan sanksi yang tegas dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, serta peningkatan tes dan lacak di beberapa daerah.
Surat itu juga mendorong perbaikan sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian karena COVID-19 untuk mendapatkan gambaran akurat kondisi pandemi.*
Berita Lainnya
Doni Monardo dan jasanya yang terkenang abadi
04 December 2023 6:43 WIB
Semen Padang raih penghargaan tertinggi Penanggulangan COVID-19 dari Kemnaker
06 September 2023 11:57 WIB
Pandemi COVID-19 dan inflasi picu kemiskinan bagi 68 juta warga Asia, sebut ADB
24 August 2023 10:54 WIB
OJK: Pencabutan status pandemi COVID-19 berdampak positif ke sektor keuangan
04 July 2023 15:46 WIB
Presiden Jokowi hari ini resmi cabut status pandemi COVID-19 di Indonesia
21 June 2023 15:40 WIB
Kemarin, pertemuan Puan Maharani-AHY hingga biaya penanganan COVID-19
19 June 2023 10:15 WIB
Kemarin pemerintah bersiap pantau hilal, bahas pembubaran Satgas COVID-19
14 June 2023 9:12 WIB
Kepulauan Meranti berada di zona aman COVID-19
03 February 2023 16:12 WIB