Presiden Joko Widodo mengingatkan agar belanja teknologi harus jelas manfaatnya bagi publik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Para perencana harus betul-betul mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus itu. Kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri," kata Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Baca juga: Presiden Joko Widodo sudah teken PP untuk pembayaran THR dan gaji ke-13

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lainnya, sementara para kepala daerah mengikuti acara melalui video conference.

"Menghadapi kompetisi dunia yang sangat ketat maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi, adalah fondasi penting untuk kita bisa bersaing," ungkap Presiden Jokowi.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan seberapa besar belanja teknologi dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Belanja teknologi harus diperlukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini dan harus jelas manfaatnya, terutama manfaat publik, manfaat bagi masyarakat, dan negara," ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya para perencana juga diminta untuk menghitung kontribusi investasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk perkembangan teknologi di dalam negeri.

"Harus dihitung return of investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mencontohkan sejumlah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.

"Ketika pelayanan, pendidikan, dan bisnis ritel, tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online, instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital, ketika kita butuh obat, vaksin, alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi," ujar Presiden Jokowi.

Sehingga terhadap perkembangan-perkembangan teknologi yang cepat tersebut maka para perencana pembangunan diminta untuk dapa mengantisipasi semua itu.

"Harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat, harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul sangat cepat, tidak kita duga, harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kembalinya ke sini," tegas Presiden Jokowi.

Dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 mengusung tema "Hubungan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Untuk mewujudkan tema tersebut maka Bappenas menetapkan sejumlah prioritas antara lain pemulihan ekonomi yang didukung reformasi struktural di sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Sementara indikator utama dalam RKP 22 adalah pertumbuhan ekonomi antara 5,2-5,8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,2 persen serta tingkat kemiskinan 8,5-9 persen.

Baca juga: Jokowi optimis ekonomi bangkit jika laju penyebaran COVID-9 bisa ditekan

Baca juga: Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan lantik empat pejabat negara baru

Pewarta: Desca Lidya Natalia