Banjarmasin (ANTARA) - Tim Pakar Penanggulangan COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain MSi mengatakan masyarakat butuh alternatif guna mendorong tidak menguatnya orang mudik di momen Lebaran Idul Fitri tahun ini.
"Terkait kebijakan peniadaan mudik, pemerintah harus memberikan juga semacam pilihan publik sebagai alternatif secara masif lewat instrumen-instrumen komunikasi kebijakan salah satunya kemudahan akses instrumen era 4.0 ini," kata dia di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: Polisi siap terapkan sanksi bagi pelanggar larangan mudik sesuai SE Satgas COVID-19
Sejatinya, Taufik memberikan apresiasi kebijakan pemerintah terkait peniadaan mudik sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka menyelamatkan warganya.
Hal ini dikarenakan kasus keterpaparan COVID-19 di Indonesia terus meningkat hingga ada beberapa provinsi yang dinyatakan dalam zona merah.
Pemerintah, menurutnya, wajib mengambil langkah ini, dalam rangka meminimalkan interaksi para pemudik dengan warga di daerah tujuan khususnya pedesaan.
Karena rata-rata kasus keterpaparan COVID-19 di kawasan perkotaan. Sedangkan teori-teori mudik menyajikan prinsip pergerakan orang kota ke desa kampung halaman.
"Secara umum, fenomena mudik ini dilakukan oleh penduduk Indonesia sangat masif khususnya pergerakan dari kota-kota besar dan cenderung mengabaikan protokol kesehata," beber Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik ULM itu.
Diakui Taufik, tidak gampang mengambil kebijakan yang menyelaraskan pilihan penyelamatan nyawa, mendorong perekonomian rakyat dan sensitifitas keagamaan.
Diperlukan analisis komprehensif dan pendekatan multidimensional dalam kebijakan yang bertautan besar dengan kepentingan publik.
Termasuk sudah memenuhi unsur adaptif terhadap kebutuhan publik. Salah satunya dengan masih memungkinkan berlalu lalang terkait kebutuhan pokok dan kebutuhan medis publik, dibukanya wisata sebagai bentuk pilihan alternatif pergerakan orang yang sifatnya tidak dalam jangkauan jauh dan memperhatikan adanya kegiatan ekonomi lokal yang masih berlangsung.
Taufik mengingatkan pula dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, karena urusan mudik terkait dengan nuansa kebatinan rasa rindu kampung halaman dan serta sensitifitas keagamaan.
Untuk itu diharapkan petugas tetap ramah dan sabar dalam menghadapi masyarakat yang sangat mungkin mencoba menembus blokade kawasan larangan mudik, terutama kawasan yang secara tradisional merupakan tujuan pemudik.*
Baca juga: Ketua Banggar DPR Said Abdullah minta pemerintah kaji kembali kebijakan larangan mudik
Baca juga: Organda siap dukung penyediaan jasa angkutan mudik Lebaran 2021
Pewarta: Firman
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB