Pakanbaru, (antarariau) - Realisasi pencapaian anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) di Provinsi Riau, cukup tinggi dibanding rata-rata nasional atau tercatat sebesar 55,4 persen dari alokasi anggaran 2011 sebesar Rp19,1 miliar.
"Anggaran Jampersal sebesar Rp19,1 miliar itu dialokasikan untuk ibu-ibu yang akan bersalin namun belum memperoleh pelayanan kesehatan dan persalinan melalui ASKES, ASABRI dan lainnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dr. Katijo Sempono M Kes di Pekan Baru, Sabtu.
Jampersal sudah diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan sejak 2011. Jampersal ditujukan untuk masyarakat yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, dan tidak terbatas pada masyarakat miskin atau kurang mampu meski sebenarnya Jampersal adalah perpanjangan dari Jamkesmas.
Beda Jamkesmas dan Jampersal adalah pada jenis pelayanan yang diberikan, untuk ibu hamil yakni empat kali pemeriksaan selama hamil, melahirkan baik di Puskesmas, bidan polindes (bidan desa), Bidan Praktek Mandiri (BPM) atau klinik bersalin yang mengikuti program Jampersal.
Pelayanan Jampersal juga bisa di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta yang mengikuti program jampersal hingga kemungkinan dilakukan tindakan operasi atas indikasi, pemeriksaan ibu nifas dan bayinya sebanyak empat kali pemeriksaan.
Selain itu juga, rujukan ke rumah sakit atas indikasi, termasuk fasilitas layanan KB satu kali untuk ibu yang baru melahirkan, yang diberikan selama masih dalam masa 42 hari.
"Jampersal adalah salah satu program andalan di bidang kesehatan yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)," kata Katijo Sempono.
Katijo Sempono didampingi, staf Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Yeni Hidayanti menyebutkan bahwa, Jampersal di Provinsi Riau dimulai pada 2011 yang tersebar pada 12 kabupaten dan kota di daerah itu.
Sementara itu realisasi pencapaian Jampersal mulai di Kabupaten Bengkalis dengan alokasi sebesar Rp1,6 miliar lebih itu terealisasi sebesar Rp552, juta lebih atau (32,9 persen), di Kabupaten Meranti dengan alokasi sebesar Rp593,9 juta atau terealisasi sebesar Rp286,3 juta lebih (48,2 persen).
Berikutnya di Kabupaten Inderagiri Hilir dengan alokasi sebesar Rp2,2 miliar terealisasi Rp1,8 miliar lebih (84,4 persen). Kabupaten Inderagiri Hulu sebesar Rp1,7 miliar dan terealisasi sebesar Rp1,2 miliar lebih (64,3 persen).
Untuk Kabupaten Kampar tercatat alokasi sebesar Rp2,3 miliar yang terealisai Rp1,1 miliar lebih (51,1 persen), selain itu Kabupaten Kuantan Singingi dengan alokasi anggaran Jampersal sebesar Rp980 juta sedangkan terealisasi Rp612,2 juta (42,5 persen).
Berikutnya untuk Kabupaten Pelalawan dengan alokasi seebsar Rp1,02 miliar dan terealisasi Rp1,083 miliar lebih (106,2 persen) dan Kabupaten Rokan Hilir dengan alokasi sebesar Rp1,8 miliar dan terealisasi sebesar Rp1,08 miliar lebih (58,3 persen). Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp1,5 miliar dan terealisasi sebesar Rp2,06 miliar lebih (128,9 persen).
Kabupaten Siak sebesar Rp1,2 miliar dan terealisasi sebesar Rp184 juta lebih atau mencapai 14,5 persen. Kota Dumai dengan alokasi anggaran sebesar Rp856 juta dan teralisasi sebesar Rp334,7 juta lebih (39,1 persen) sedangkan Kota Pekanbaru alokasi Rp3 miliar lebih terealisasi Rp438,9 juta lebih (55,4 persen).
