Dewan Energi Nasional ungkap cara agar Indonesia bisa bebas impor energi

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,DEN

Dewan Energi Nasional ungkap cara agar Indonesia bisa bebas impor energi

Ilustrasi: Dua pekerja memeriksa proses pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi Green Gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan Green LPG secara co-processing di kilang PT Pertamina (persero) Refinery Unit (RU) III Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatera Selatan (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi/dol)

Jakarta (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan cara agar Indonesia bisa bebas dari jeratan impor energi, baik itu impor Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun LPG.

Anggota DEN Daryatmo Mardiyanto yang baru dilantik mengatakan upaya tersebut antara lain dengan terus mengejar kebutuhan BBM dan LPG serta mendorong pemanfaatan sumber energi lainnya di saat bersamaan.

Baca juga: Opsi penguasaan teknologi dan inovasi untuk bauran energi

"Declining rate (tingkat penurunan) sumber daya alam BBM dan migas cukup besar. Itulah yang kemudian harus diatasi dengan mengejar hal tersebut pada satu sisi, kemudian yang lainnya adalah melengkapkan kekurangan hampir separuh atau 50 persen dari kebutuhan minyak dan gas itu. Inilah realitasnya," katanya usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Jumat.

Daryatmo menjelaskan langkah utama yang harus dilakukan adalah mempertahankan serta meningkatkan cadangan migas.

"Pertama, adalah mempertahankan, kalau bisa meningkatkan kemampuan kapasitas cadangan minyak dan gas bumi," katanya.

Di sisi lain yang penting harus dilakukan adalah terus mendorong sumber energi lain sehingga Indonesia tidak bergantung pada energi tertentu.

"Sisi lain yang dipertajam adalah mendorong EBT (Energi Baru Terbarukan) dan energi-energi lain agar kita tidak tersentralisir pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia seperti ini. Itu yang akan jadi jalan kita menuju kemandirian energi," ungkapnya.

Daryatmo mengakui Indonesia tidak bisa membantah fakta soal kurangnya pasokan dan masih diperlukannya impor energi.

Kendati demikian upaya pengurangan impor harus bisa dilakukan, termasuk menutup impor tersebut dengan sumber energi lainnya.

"Tidak bisa kita bantah soal kekurangan dan impor itu, tapi harus ada jalan bahwa pengurangan impor harus dilakukan atau kemudian menutup impor dengan energi-energi lain. Semuanya harus bisa dilakukan dan dengan kebijakan lintas sektoral tentang energi, Insya Allah akan dapat diwujudkan. Optimisme harus dibangun dan energi untuk rakyat jadi cita-cita kita bersama," tuturnya.

Baca juga: Pakar nilai PLTN layak masuk dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan

Baca juga: Gubernur Riau dukung perusahaan Jepang investasi energi surya, begini penjelasannya


Pewarta: Ade irma Junida