Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta TNI AL memperkuat pengawasan bawah laut atau "under water surveillance" setelah ditemukannya drone atau "seaglider" di Selat Malaka dan wilayah Indonesia lainnya.
Dia mengatakan TNI harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut.
Baca juga: DPR dukung kebijakan untuk tutup sementara WNA masuk Indonesia
"TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut, jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai pengawasan bawah laut Indonesia sangat penting dan bangsa Indonesia tidak boleh lengah karena kejadian ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing sudah sering terjadi.
Azis meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ditemukannya "seaglider" tersebut.
"Jika adanya oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing ke wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai potensi pengintaian asing melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin sangat tinggi karena Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik.
Menurut dia, posisi strategis Indonesia itu menyebabkan banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik.
"Keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut tapi juga bawah laut, karena itu pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung," katanya.
Dia mengatakan Indonesia perlu melakukan modernisasi sistem pertahanan dengan rencana yang matang dan strategis karena tidak boleh lengah sama sekali terhadap berbagai macam ancaman.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, merupakan "seaglider" yang digunakan untuk riset bawah laut.
"Alat ini 'seaglider'. Banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut, di bawah lautan," kata Yudo dalam jumpa pers di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), di Jakarta Utara, Senin (4/1).
Menurut dia, 'seaglider' memang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan industri, survei, hingga kepentingan militer karena kemampuannya dalam memetakan kondisi tertentu.
"Alat ini bisa digunakan untuk industri maupun digunakan untuk pertahanan. Tergantung siapa yang memakai," ujar Yudo.
Yudo memaparkan kepentingan untuk industri biasanya digunakan untuk kepentingan pengeboran dan mencari ikan.
Di sisi lain, untuk kepentingan pertahanan, alat itu dapat dipakai guna meneliti informasi seputar kedalaman laut supaya kapal selam tidak terdeteksi radar.
Yudo menjelaskan bahwa alat itu tidak tidak bisa untuk mendeteksi kapal selam maupun mendeteksi kapal atas air karena tidak memiliki fungsi mendeteksi kapal lain layaknya sonar pada kapal perang.
Baca juga: DPR ajak semua elemen bangsa jaga eksistensi ideologi negara
Baca juga: Anggota DPR menyatakan kondisi ekonomi Indonesia berpeluang pulih pada 2021
Pewarta: Imam Budilaksono
