Pekanbaru - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Kelompok Bersatu Mahasiswa Peduli Rakyat (Bemper) Riau menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemangkasan anggaran untuk pejabat dan birokrasi.
Aksi puluhan mahasiswa ini dilakukan secara bersama dengan massa Front Pembela Islam (FPI) hingga membentuk kerumunan hingga mencapai ratusan demonstran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat.
Selain pemotongan anggaran birokrasi, massa mahasiswa juga menuntut nasionalisasi aset serta menolak revisi pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 dan menolak rencana penaikan harga bahan makar minyak (BBM) April 2012 mendatang.
"Bayangkan saja, berapa besar anggaran yang terkucurkan untuk kepentingan pejabat dan birokrasi. Jauh dari nilai subsidi BBM yang di berikan selama ini," kata Renggo Sukowati, selaku koordinator Lapangan Kelompok Bemper di sela aksinya.
Untuk diketahui, katanya, Indonesia sejauh ini masih menjadi produsen minyak meskipun tidak surplus.
Penerimaan negara dari kegiatan hulu minyak dan gas (migas) pada tahun 2011 bahkan mencapai Rp278 triliun, katanya.
Sedangkan subsidi BBM dan listrik, demikian Renggo, masih mencapai Rp256 triliun, sisanya sekitar Rp22 triliun sebagai nilai tambah atau "next revenue" bagi negara dari migas.
"Angka ini tentunya masih sangat kecil atau terlalu banyak kebocoran penerimaan negara. Seharusnya, bisa ditingkatkan apabila pemerintah bekerja lebih keras untuk rakyat dan kebersamaan bangsa," katanya.
Mendampingi, Renggo, sah seorang anggota Bemper, Hendro Salim, menyatakan, berlandaskan segala kajian diatas, pihaknya menentang kebijakan dinaikannya harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan solusi agar pemerintah memangkas anggaran pejabat dan birokrasi.
"Fokuskan anggaran untuk program-program yang sepenuhnya pro rakyat. Salah satunya mungkin juga dapat dilakukan dengan menasionalisasikan aset yang selama ini dikuasai asing," demikian Hendro.
