Bengkalis (ANTARA) - Dalam rangka memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan KPK RI, Senin (19/5) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid serta enam kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Provinsi Riau, termasuk Bupati Bengkalis, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Rokan Hulu, Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, dan Bupati Siak, beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRD masing-masing.
Bupati Bengkalis Kasmarni hadir didampingi Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno. Dalam kesempatan tersebut, Kasmarni menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bengkalis.
Dalam arahannya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama Kasatgas Pencegahan dan Kasatgas Penindakan menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengimplementasikan strategi pencegahan korupsi secara nyata di daerah masing-masing.
Salah satu instrumen penting yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan alat ukur kinerja Pemerintah Daerah berbasis indikator dan area intervensi strategis yang ditetapkan KPK. MCP berperan sebagai media pengawasan sekaligus pembinaan dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
KPK menegaskan akan terus menggelar forum-forum lanjutan guna memastikan seluruh Pemerintah Daerah tetap berada dalam jalur good governance dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan sistem tata kelola pemerintahan.
Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menyebut forum Rakor tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga ruang refleksi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas birokrasi pemerintahan di daerah.
“Kegiatan ini sangat penting karena membuka ruang diskusi produktif antara KPK dan Pemerintah Daerah. Kami dari Kabupaten Bengkalis menyambut baik forum ini sebagai langkah strategis dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan agar tetap sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Kasmarni.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan Rakor juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah. Penandatanganan ini menjadi simbol tanggung jawab kolektif antara eksekutif dan legislatif untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada pelayanan publik yang optimal.
