Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau pemerintah daerah (pemda) menganggarkan dana yang memadai untuk keterbukaan informasi, sehingga hak masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi.
"Kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, secara khusus saya mengimbau untuk memberikan dukungan penuh, khususnya terkait penyediaan anggaran yang memadai dari dana APBD dan mengoptimalkan peran Komisi Informasi di masing-masing daerah," kata Ma’ruf Amin di acara penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik secara virtual dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin: Rumah MBR harus dipercepat karena "backlog" masih tinggi
Keterbukaan informasi publik penting untuk diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah dalam rangka melibatkan partisipasi publik untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.
"Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya melalui mekanisme formal, seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga melalui mekanisme partisipasi masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital ataupun media non-konvensional, seperti media sosial," jelasnya.
Pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmennya sebagai negara yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau dikenal dengan istilah open government, kata Wapres.
Sebagai salah satu inisiator Open Government Partneship (OGP), Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil duduk bersama untuk menentukan langkah tepat dalam mendorong akses informasi secara luas.
"Beberapa fokus Pemerintah juga diarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi data anggaran pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, serta perluasan akses layanan bantuan hukum," katanya.
Oleh karena itu, Wapres berharap seluruh pemda dan K/L untuk dapat memberikan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Wapres juga meminta kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin tinjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta umat Islam di Indonesia jangan ikut arus berpikir sempit
Pewarta: Fransiska Ninditya
Ma'ruf Amin imbau pemda anggarkan dana yang memadai untuk keterbukaan informasi
Tangkapan layar - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti acara penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik secara virtual dari Jakarta, Rabu (25/11/2020). (ANTARA/Fransiska Ninditya.)
