Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menilai langkah Presiden Joko Widodo mengirimkan karangan bunga kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un menegaskan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tengah menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.
"Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tengah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif sebagaimana mandat konstitusi," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Jokowi: Manfaatkanlah Tol Pekanbaru-Dumai sebaik-baiknya
Ia mengatakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif, bebas untuk tidak memihak, dan aktif untuk turut serta memperjuangkan perdamaian dunia.
Karena itu dia menilai sudah tepat jika Jokowi memberikan bunga karena bunga adalah simbol perdamaian dunia dan presiden menginginkan perdamaian yang hakiki di Semenanjung Korea.
Basarah menegaskan, meskipun terlihat damai dan ada kemajuan dalam pembicaraan damai tiga pihak, namun eskalasi di Semenanjung Korea dapat berlangsung sangat cepat.
"Untuk itu sebagai sesama negara yang berjuang dan lepas dari kolonialisme serta punya hubungan erat dengan kedua Korea, Indonesia sangat peduli akan perdamaian di Semenanjung Korea. Bunga adalah sinyal untuk dapat saling menahan diri dan menjaga situasi Semenanjung Korea tetap kondusif," ujarnya.
Ia mengatakan, terlebih dalam diplomasinya Bung Karno juga sempat memberikan bunga anggrek genus Dendrobium kepada Pemimpin Kim Il-sung (ayah dari Kim Jong-il, kakek dari Kim Jong-un) saat berkunjung ke Indonesia 1965. Anggrek dengan bunga berwarna merah itu kemudian dinamai Dendrobium kimilsungia.
Menurut dia, bunga anggrek di Korea Utara diabadikan dengan nama Dendrobium kimilsungia dan kehadirannya di negara itu diperingati melalui festival akbar setiap tahun.
Basarah mengatakan, konstitusi bangsa Indonesia, khususnya dalam pembukaan UUD 1945 memuat empat tujuan bernegara, satu di antaranya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi saksi bahwa sejak berdiri hingga kini, bangsa Indonesia memang konsisten memegang teguh politik luar negeri bebas aktif dan berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian abadi serta mengenyahkan penjajahan dari muka Bumi," katanya.
Ia mencontohkan mulai dari Konferensi Asia Afrika I pada 1955 di Bandung, KTT Non Blok pada1960 hingga Konferensi Islam Asia Afrika pada 1965.
Selain itu menurut dia, Indonesia juga ikut berperan aktif dalam misi perdamaian PBB sejak 1957 hingga kini, resolusi damai Palestina, serta aktif memprakarsai perundingan damai Afganishtan, prakarsa perdamaian Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting I dan II di Bogor, dan prakarsa-prakarsa perdamaian lain.
"Komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mengenyahkan penjajahan dari muka bumi bahkan diakui dunia internasional. Sejarawan terkemuka Ahmad Mansyur Suryanegara dengan tegas menyebutkan pada saat Konferensi Islam Asia Afrika berlangsung 15 Maret 1965, Bung Karno dinobatkan sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Islam atau The Champion of Freedom and Islam," ujarnya.
Karena itu dia menilai apa yang dilakukan Jokowi adalah melanjutkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia.
Baca juga: Presiden: Investor sudah minati berbisnis di sekitar Tol Pekanbaru-Dumai
Baca juga: Jokowi resmikan Tol Pekanbaru-Dumai hari ini
Pewarta: Imam Budilaksono
MPR menilai langkah Presiden jalankan polugri bebas aktif kirim bunga ke Kim Jong-un
Dokumentasi layar memperlihatkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2020). (ANTARA FOTO/HO/Kementerian Luar Negeri)
