Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua agar tidak terulang kembali peristiwa penyerangan di wilayah tersebut.
Menurut dia, peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.
Baca juga: Dua prajurit meninggal akibat lakalantas di Papua
"Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh KKB serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9).
Sukamta berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua.
"Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
Dia meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka.
"Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," katanya.
Menurut dia, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB, artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.
Karena itu Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.
"Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral," katanya.
Baca juga: 11 warga Mimika dilaporkan tewas usai tenggak alkohol
Baca juga: 4.372 balita Papua alami stunting
Pewarta: Imam Budilaksono
Berita Lainnya
Jamaah harus selalu kenakan ID Card agar mudah dikenali oleh petugas jika tersesat
18 May 2024 16:19 WIB
Serangan udara sasar rumah dekat MER-C di Kota Rafah, semua relawan selamat
18 May 2024 16:05 WIB
Otorita pastikan layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara setara Jakarta
18 May 2024 15:58 WIB
Fitur multiview YouTube TV kini telah tersedia di ponsel dan tablet Android
18 May 2024 15:51 WIB
Koops TNI Habema bantu masyarakat pasang lampu jalan tiga distrik di Nduga
18 May 2024 15:41 WIB
Menakar mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah kuartal I
18 May 2024 15:26 WIB
WHO: Sudah 10 hari tidak ada pasokan bahan bakar di Jalur Gaza
18 May 2024 15:21 WIB
BRIN membangun dua unit kapal riset kelautan
18 May 2024 15:11 WIB