Ketua DPRD Inhil desak Pemkab anggarkan dana untuk warga terdampak COVID-19

id Ketua DPRD Inhil, DR Ferryand,Inhil, Tembilahan, Dinsos Inhil, Covid-19, corona

Ketua DPRD Inhil desak Pemkab anggarkan dana untuk warga terdampak COVID-19

Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi. (ANTARA/Adriah)

Indragiri Hilir (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hilir untuk menganggarkan dana bantuan untuk stimulus ekonomi masyarakat yang terdampak akibat viruscorona atau COVID-19.

Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi, Kamis menuturkan kebijakan yang diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 telah berimbas kepada menurunnya ekonomi masyarakat.

"Dampak yang sangat dirasakan pekerja harian informal, sehingga pemerintah harus segera hadir memberikan bantuan yang lebih nyata, " kata Ferryandi kepada Antara.

Dijelaskannya, kebijakan perubahan penganggaran untuk penanganan dampak COVID-19 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 serta SK Gubernur Riau Nomor 705 tentang peningkatan status tanggap darurat Propinsi Riau dan hal itu harus segera dilakukan, karena dampaknya sudah makin kuat dirasakan masyarakat.

Perubahan penganggaran ini, lanjutnya diminta bukan hanya bagi mereka yang terkena serangan COVID-19 langsung, tapi untuk masyarakat lebih luas yang terimbas kebijakan "Dirumah Aja".

"Seperti tukang ojek, pendayung becak, buruh, pedagang kecil dan mereka mereka yang tidak bisa bekerja pada saat pandemi ini," terang Ketua Harian Golkar Inhil ini.

Agar bantuan itu nantinya tepat sasaran, pria yang akrab disapa Ferry ini meminta instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial juga sesegera mungkin mendata kelompok masyarakat yang terindikasi mempunyai kerawanan sosial tinggi seperti di atas, khususnya mereka yang berdomisili di perkotaan.

"Mau tidak mau, penganggaran untuk jaring pengaman sosial ini sangat diperlukan. Sebab pesan yang disampaikan aparat Kepolisian dan TNI juga sangat jelas, karena COVID-19, kerawanan ekonomi akan berdampak kepada terganggunya stabilitas keamanan. Sehingga kita menilai kebijakan ini harus segera dilaksanakan," tukasnya.

Hingga saat ini tercatat ada 3.722 orang dengan pemantauan (ODP) yang terdiri dari ODP Dalam Pemantauan sebanyak 121, ODP Selesai Pemantauan 333, Orang Tanpa Gejala (OTG) 3.267 dan satu orang meninggal dunia.

Sementara itu untuk PDP tercatat sebanyak enam orang yang terdiri dari PDP masih dirawat dua orang dan empat PDP yang sembuh.

Baca juga: Legislator dukung langkah Disdagtri Inhil tetap izinkan pasar mingguan

Baca juga: Legislator Inhil salurkan Rp50 Juta untuk pencegahan COVID-19


Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar