Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Riau Kasir meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari daerah sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu diungkapkan Kasir karema menghawatirkan penggunaan anggaran KONI sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan dari APBD Riau tak tepat sasaran. KONI diminta untuk merincikan penggunaan anggaran tersebut.
"Karena anggaran ini kan bersifat dana hibah, jadi khawatirnya ada penyimpangan penggunaan anggaran. Makanya kami minta agar anggaran sebesar Rp20 miliar itu dipertanggungjawabkan dengan baik," ucap politisi Hanura itu usai menghadiri rapat anggota KONI Riau, belum lama ini.
Kasir mengatakan, anggaran Rp20 miliar dalam APBD murni memang belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan KONI dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Papua. Karena total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp43 miliar, pihaknya akan menambah Rp23 miliar lagi dalam APBD Perubahan tahun ini.
"Total Rp43 miliar yang mereka butuhkan, Rp23 miliar lagi akan kita masukan dalam APBD Perubahan. Ketuk palu APBD-P diprediksi dilaksanakan bulan tujuh," ucap legislator dapil Pekanbaru itu.
Kasir juga mendorong agar dunia swasta dapat berperan. Mengingat banyaknya cabang olahraga dan atlet berprestasi yang dimiliki Riau sehingga tidak akan mungkin terkaver dari anggaran daerah, maka harus ada kerjasama dari semua pihak.
"Iya kita ingin libatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang beroperasidi Riau melalui dana CSR-nya. Kita perlu bersama untuk mensupport atlet-atlet daerah," ucapnya.
Kasir meminta KONI melakukan evaluasi terhadap program 2019 lalu. Hal ini agar dapat menjadi acuan untuk mengejar target pencapaian prestasi pada 2020 ini.
Baca juga: Imam Nahrawi: Siap-siap saja yang merasa terima dana KONI
Baca juga: Inilah dua pemenang sayembara maskot dan logo Porkab Bengkalis 2020
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB