Tembilahan (ANTARA) - Sebagai tindak lanjut aksi tuntutan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasilan (PP) Kabupaten Indragiri Hilir, serta Rapat Dengar Pendapatbersama DPRD setempat beberapa waktu lalu, sejumlah Gelanggang Permainan (Gelper) di Inhil resmi ditutup sejak Minggu (1/9).
Setelah resmi ditutup, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Inhil (FPMPI) mendatangi kantor DPRD Inhil menuntut solusi terkait penutupan Gelper mengingat banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan.
Salah seorang anggota yang tergabung dalam FPMPI, Dedy Rianto meminta pemerintah memberikan pertimbangan kembali karena persoalan penutupan usaha Gelper menyangkut kepentingan orang banyak.
“Kita minta jalan keluar, pemerintah juga harus memikirkan efek penutupan gelper ini, setidaknya ada pertimbangan karena kita membayar pajak. Soal izin mungkin memang kita salah, tapi seharusnya ada pembinaan juga oleh Pemda sehingga usaha ini tetap bisa berjalan, kalau sekiranya kami salah ya silahkan ditegur,” ucap Dedy Rianto, saat rapat bersama pihak DPRD dan instansi terkait lainnya di Gedung DPRDInhil, Kamis.
Kasat Pol PP T.M Syaifullah menerangkan bahwa Gelper tersebut telah ditutup oleh pemiliknya sendiri.
Dikatakannya, penutupan ini sesuai dengan proseduryang telah ditetapkan bersama pada saat rapat bersama beberapa Ormas beberapa waktu lalu dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1.
Terkait dengan aksi hari ini, dikatakan Syaifullah, bahwa pihak pengusaha Gelrper memiliki hak jawab terkait persoalan tersebut.
“Mereka kan punya hak jawab, mungkin itulah mereka juga melakukan aksi yang sama,” tutur TM Syaifullah.
Sebelumnya, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasilan (PP) Inhil menggelar aksi damai tuntut Pemerintah daerah cabut izin operasional tempat perjudian yg berkedok gelanggang permainan dalam waktu 3x24 jam.
Selain menuntut Pemda mencabut izin operasional tempat perjudian berkedok gelanggang permainan, PP juga meminta agar tempat hiburan malam yang berkedok karaoke keluarga ikut ditutup.
Bupati Inhil selaku pemegang kebijakan juga diminta agar memberi teguran keras kepada oknum atau instansi pemerintah yang disinyalir melegalkan operasional tempat-tempat hiburan tersebut.
Massa FPMPI datangi DPRD Inhil tuntut solusi pasca-penutupan Gelper
Perwakilan massa dari Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Inhil (FPMPI) saat rapat bersama DPRD dan instansi terkait di Kantor DPRD Inhil, Kamis (5/9). (ANTARA/Adriah).
