Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara dalam upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi, Jakarta, Sabtu pagi.
Anies yang mengenakan pakaian dinas upacara berwarna putih lengkap dengan topi dan tanda pangkatnya, datang didampingi oleh istrinya Fery Farhati tepat sebelum upacara bendera dimulai.
Namun dari pantauan di lokasi, puluhan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI memilih untuk duduk-duduk dan tak mengikuti upacara bendera peringatan HUT RI di atas lahan yang diberi nama pantai maju oleh Anies itu.
Oknum tersebut mengambil tempat menjauh dari lapangan upacara sekitar 30 hingga 100 meter dari lapangan upacara. Mereka bergerombol di atas lahan kosong yang dipagari yang memisahkan lokasi mereka dengan lapangan utama upacara.
Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengiringi pengibaran bendera merah putih, oknum PNS ini masih terlihat berada di lokasinya bahkan beberapaterlihat cuek duduk hingga lagu Indonesia Raya tuntas dikumandangkan.
Upacara bendera di Pantai Maju ini diikuti oleh semua jajaran pegawai Pemprov DKI. Jumlahnya mencapai 4.000 orang. Disediakan sekitar 75 bus Transjakarta untuk mengangkut para PNS ini ke Pantai Maju.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan alasan dirinya menggelar upaca bendera di atas lahan reklamasi tersebut sebagaisimbol bahwa lahan itu milik negara bukan milik swasta.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menegaskan penyelenggaraan upacara bendera di pulau reklamasi untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa saat ini pulau buatan itu bukan tempat ekslusif bagi golongan tertentu saja.
"Kita menyelenggarakan upacara disana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta," kata Anies beberapa hari lalu.
Namun kebijakan menggelar upacara bendera di pantai maju ini dikritik Ketua Fraksi PDIPdi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Dia menilai kebijakan ini sangat politis. Menurut Gembong, upacara di atas lahan itu merupakan upaya Anies melegitimasi kebijakan-kebijakan yang sudah ia ambil mengenai lahan reklamasi semisal penerbitan ribuan sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) beberapa waktu lalu.
"Itu kebijakan yang sangat politis. Dia mencari legitimasi. Padahal faktanya, di tengah-tengahmasyarakat masih terjadi perdebatan," kata Gembong.
