Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Selain itu memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai kondisi wilayah
Tujuan Proklim dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.
"Kegiatan peningkatan peran serta kelompok masyarakat dalam Proklim 2017 di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dalam beberapa tahapan diantaranya pembinaan dengan melakukan pengumpulan data dan dokumen kelompok masyarakat yang telah aktif dan kemudian penilaian melalui pemerikasaan dokumen adminsitrasi dan verivikasi lapangan," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Arman. AA.
Selain itu kata Arman, diberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam Proklim yang dinilai dan diverifikasi lapangan. Untuk kegiatan secara umum adalah lokasi kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Kabupaten Bengkalis dan ada sebanyak 17 Proklim yang telah dilakukan evaluasi dan pendataan secara administrasi.
Dari 17 kelompok tersebut kemudian dilakukan pemilihan delapan kelompok masyarakat dalam Proklim yang dilakukan penilaian oleh tim verifikator dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan dibantu satu orang perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Riau.
"Dari pendataan diputuskan satu kelompok dari Kecamatan Mandau dan dua kelompok dari Kecamatan Bathin Solapan yang belum terkategori sebagai kampung iklim, namum akan dinilai dan diusulkan sebagai kampung iklim yang didasari oleh potensi kelompok dan motivasi anggota kelompok," kata Arman.
Dijelaskannya lagi, delapan kelompok yang dinlai tersebut, empat kelompok dari Kecamatan Bantan diantaranta KWT Desa Papal, PKK/KWT Siata Desa Mentayan, KWT Mekar Indah Desa Ulu Pulau dan KWT Anggrek Resam Desa Resam Lapis. Sedangkan kelopok Tani tunas Makmur berasal dari Desa Kampung Jawa Kecamatan Bukit Batu.
Untuk Kecamatan Bathin Solapan ada dua kelompok, Bina Karya Tani Desa Bathin Sobanga dan Ae Baeh Desa Kesumbo Ampai dan kelompok Pertanian Pemuda Sakai RW 01 RT 05 Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau.
Dikatakan Arman, untuk kriteria penilaian dalam Proklim ini berupa kegiatan adaptasi, mitigasi dan kelembagaan masyarajat dan dukungan berkelanjutan,meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan ditngkat lokal dalam menangani dampak perubahan iklim dan emisi GRK, serta kelembagaan dan dukungan berkelanjutan.
Dari delapan kelompok tersebut, empat kelompok Proklim yang berasal dari Kecamatan Bantan saat ini sudah diusulkan untuk berlaga ditingkat Nasional dan hasil penilaian dari Kementrian belum didapatkan.
"Dukungan berkelanjutan meliputi keberadaan kelompok masyarakat penaggung jawab kegiatan, keberadaan dukungan kebijakan, dinamika kemasyarakatan, kapasitas masyarakat, keterlibatan pemerintah , dunia usaha, LSM, Perguruan Tinggi," kata Arman.
Selain itu tidak semua kriteria Proklim harus ada dalam satu lokasi, dari sisi adaptasi yang terpenting adalah apakah lokasi tersebut telah dapat mengatasi bahaya perubahan iklim daerahnya, misalnya banjir, kekeringan, gagal panen.
Untuk ruang lingkup Arman menjelaskan, ada empat aspek pengusulan Proklim, diantaranya aspek pembentukan dan pengembangan proklim, aspek pengusulan, aspek penilaian dan aspek pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Kampung iklim dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi dengan batas administratif minimal setingkat rukun warga dusun atau maksimal kelurahan atau desa atau wilayah administratif lain yang setara.
Kampung iklim juga bisa dibentuk pada lokasi tertentu dimana komunitasnya telah memiliki kebijakan dan melaksanakan program kegiatan pengendalian perubahan iklim, antara lain seperti desa/kampung masyarakat hukum adat, perguruan tinggi dan pesantren. "Tahapan pembentukan dan pengembangan Proklim mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan dan penguatan proklim," papar Arman.
Pada 2016 dua desa di Kabupaten Bengkalis menerima penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 888/MENLHK/PPI/API/2016 , dua desa tersebut berasal dari Kecamatan Bantan dan mendapat penghargaan sebagai desa Proklim tingkat Nasional. Dua desa tersebut, Desa Teluk Papal dan Desa Mentayan berhasil menyabet penghargaan karena berperan aktif desa memelihara lingkungan.
Dalam penghargaan ini desa Teluk Papal memperoleh penghargaan tropi dan sertifikat Proklim bersama 27 Desa lainnya. Sementara desa Mentayan memperoleh penghargaan sertifikat bersama 47 Desa lainnya.
"Selain desa Papal dan Mentayan ini, di Riau memang ada desa lain yang mendapatkan penghargaan itu. Namun mereka merupakan desa binaan pihak ketiga. Kalau di Bengkalis, DLH langsung yang melakukan pembinaan," jelas Arman.
Pada intinya, sebut Arman, Program Kampung Iklim merupakan hal tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim seperti penanaman mangrove dan lainnya.
"Kedua desa ini aktif dalam pemeliharaan hutan mangrove. Prestasi ini juga bukan berdasar usulan kita, tim penilaian dari kementrian LHK secara langsung dan nyata di lapangan melakukan penilaian proklim, kedepan, perusahaan-perusahaan yang berada di Bengkalis diharapkan ikut serta dalam memberikan kontribusi pembinaan terhadap kelestarian lingkungan, "ujar mantan Kadishubminfo Bengkalis itu.
Keterlibatan Perusahaan Dinilai Kurang
Sementara itu Kepala Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup Bidang Tata Lingkungan DLH Bengkalis Agus Susanti menilai keterlibatan perusahaan dalam melakukan pembinaan terhadap Proklim di Kabupaten Bengkalis masih kurang, dari 17 kelompok yang ada baru satu kelompok yang didukung oleh pihak perusahaan, artinya keterlibatan dunia usaha dalam mensukseskan Proklim sangat rendah.
"Hal ini juga berangkat dari ketidak tahuan dunia usaha pentingnya upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kelompok masyarakat," kata Agus.
Selain itu perlu sinergi anatar organisasi perangkat daerah dalam hal sinkronisasi kegiatan yang dengan atau tanpa disadari telah melaksanakan kegiatan-kegiatan Proklim namun belum terarah dan dilakukan secara parsial.
Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam Proklim akan terus secara kontinu berdasarkan kegiatan yang ada.
"Keterbatasan sarana dan prasarana, pengetahuan serta sentuhan teknologi mengakibatkan kelompok Proklim kurang beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta adanya stagnasi aktivitas kelompok proklim sebagai dampak lanjutan kurangnya pengetahuan dan perhatian stake holder," ungkap Agus.
Diungkapkan Agus, kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam Proklim sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang secara terarah dan terukur tersusun dalam pelaksanaan kegiatan Proklim.
Selain itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam mendorong perusahaan agar memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Proklim sebagai salah satu bentuk Corporate Sosial Resnponsibility (CSR) yang diakui oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
"Dalam pengembangan Prokli perlu upaya intensif dari DLH sendiri untuk penguatan kelompok Proklim sehingga nanti akan muncul kampung iklim yang tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan saja tetapi memebrikan kebanggan bagi Pemkab Bengkalis atas prestasi yang diraih," ungkap Agus.
Dewan Dukung Proklim
Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim mengharapkan agar Proklim di Kabupaten Bengkalis berjalan sesuai harapan dalam mendukung program nasional danakan memberikan dukungan agar program ini bisa terealiasi dengan baik dan ada nampak keberhasilan program tersebut di raih oleh dua desa yang berasal dari Kecamatan Bantan pada tahun 2016.
"Badan Lingkungan Hidup hendaknya berkomitmen menerapkan program kampung iklim di sejumlah kecamatan yang telah diprogramkan pada tahun 2017 bisa lebih berhasil, selain itu hendaknya ada percontohan desa yang telah dinilai berhasil mekasanakan program tersebut," ungkap Nur Azmi.
Selain itu perlu juga di lakukan sosialiasi yang bertahap dilakukan untuk menambah edukasi kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup.
Dimana pemanfaatan sumber daya alam merupakan kontribusi dari berbagai sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa bagi pembangunan daerah.
"Dalam mewujudkan good goverment berwawasan lingkungan ini perlu melibatkan sejumlah sektor agar program ini diketahui oleh masyarakat banyak," harap Nur Azmi.
Nur Azmi juga mengapresiasi kelompok yang berpartisipasi tahun 2016 yang telah mendapat penghargaan dari Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan perusahaan melalui juga perlu dibuat kelompok binaan yang akan menjadi pionir dan bisa dimasukan dalam program pemerintah ini. Begitu juga pada kelompok masyarakat serta gapoktan di wilayah masing-masing.
Peran perusahaan juga sangat penting dalam menyukseskan Proklim ini, apa terhadap kepedulian lingkungan. Misalnya perusahaan tidak hanya sekedar memberi bibit, tetapi memberitahukan bagaimana cara perawatannya, kegunaannya dan menggali kepedulian dari masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya," pinta Nur Azmi.
