Jakarta (Antarariau.com) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa berbagai bentuk regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seharusnya dapat mendorong pengembangan koral untuk diekspor.
Viva Yoga Mauladi dalam rilis di Jakarta, Kamis, mencontohkan bahwa pihaknya telah meminta Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan (BKIPM) Denpasar dan Mataram untuk segera mencabut surat larangan izin lalu lintas koral dan anemon dalam rangka meningkatkan nilai ekspor nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Permintaan tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi saat memimpin Rapat Gabungan Komisi IV DPR RI dengan sejumlah kementerian Kabinet Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9).
Ia memaparkan, surat larangan dari BKIPM tersebut termasuk salah satu persyaratan ekspor koral yang dinilai multitafsir.
Politisi PAN itu mengingatkan bahwa bila ekspor koral atau karang hias ditutup, akan ada sekitar 12 ribu tenaga kerja yang dirumahkan.
Selain itu, ujar dia, terdapat pula potensi hingga sekitar Rp150 miliar dari pendapatan yang diperoleh dari komoditas tersebut.
Viva Yoga juga mengungkapkan, setelah terbitnya surat tersebut, pengiriman koral dan anemon terjadi penahanan dan penolakan terhadap koral, baik yang berasal dari alam maupun hasil budi daya.
Dengan demikian, lanjutnya, dalam waktu singkat surat tersebut telah membuat goncangan yang mengancam efisiensi perusahaan koral di Tanah Air yang berpotensi mengurangi pemasukan devisa.
Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto menyatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh KKP tidak menghambat ekspor komoditas perikanan Nusantara, termasuk di kawasan terluar seperti Natuna.
"Sepanjang tahun ini berdasarkan pantauan kami, aktivitas ekspor khususnya di Kepulauan Natuna masih stabil. Ekspor yang baru-baru ini dilakukan di Natuna menunjukkan bahwa intensitas ekspor berjalan normal," kata Slamet.
Apalagi, menurut Slamet, Natuna yang terletak di Kepulauan Riau itu merupakan sentra budi daya kerapu nasional dan secara geografis cukup dekat dengan akses pasar di Hong Kong dan China.
Legislator: KKP Perlu Dorong Pengembangan Koral Ekspor
