Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, daerah ini perlu memperkuat kolaborasi dari semua pihak pemangku kepentingan untuk memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2030.
"Pada tahun 2030 itu Riau dan daerah lain sudah memasuki puncak bonus demografi dan setelah itu beban ketergantungan akan naik yang diakibatkan oleh penduduk usia 65 ke atas meningkat," kata Mardalena dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut dia, berdasarkan proyeksi penduduk Provinsi Riau dan kabupaten/kota pada tahun 2020-2035 akan terjadi perubahan struktur penduduk di Provinsi Riau.
Pada tahun 2020, Provinsi Riau, katanya, sudah memasuki bonus demografi dan mencapai puncaknya pada tahun 2030 itu.
"Setelah era bonus demografi yang mencapai puncak pada tahun 2030 Provinsi Riau dan beberapa kabupaten/Kota di Provinsi ini akan mengalami penuaan penduduk (aging population)," katanya.
Ia menjelaskan bahwa "aging population" adalah fenomena yang terjadi saat umur median penduduk suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan. Penuaan penduduk atau aging population disebabkan oleh meningkatnya angka harapan hidup serta menurunnya tingkat fertilitas atau kesuburan penduduk di suatu wilayah atau negara.
Karena itu, perlu pemikiran dan kebijakan bersama agar aging population ini bisa dimanfaatkan menjadi bonus demografi kedua atau memperoleh silver ekonomi.
"Bonus demografi kedua atau silver ekonomi ini bisa dicapai jika para lansia dan penduduk usia 65 tahun ke atas memiliki daya beli yang tinggi, tabungan yang memadai atau masih memperoleh pendapatan yang bisa digunakan untuk dibelanjakan," katanya.
Sedangkan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau bisa ditekan atau dikendalikan bahkan mencapai 'replacement level atau tingkat pengganti pada tahun 2035 berdasarkan proyeksi disebut BPS, sesuai target SDG's 2030.
Caranya antara lain dengan mengurangi rasio angka kematian ibu, menurunkan angka kematian neonatal dan akses kespro yang universal dengan menghilangkan kelaparan dan menurunkan resiko kekurangan gizi.
"Karena itu penduduk bisa dikendalikan karena kependudukan sebagai salah satu modal dasar dalam mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 jika bonus demografinya bisa bermanfaat," katanya.
Meita Komalasi selaku Statistis Ahli Madya BPS Provinsi Riau mengatakan jumlah penduduk Provinsi Riau pada 2020 sebesar 6,38 juta orang. Jumlah penduduk bertambah sebanyak 1,17 juta orang menjadi sebanyak 7,55 juta orang pada tahun 2035.
"Total Fertility Rate atau tingkat kesuburan total terus menurun dan pada tahun 2035 sudah mencapai tingkat pengganti dengan TFR 2.07 anak per perempuan. Angka ini turun 0.21 poin dari TFR pada tahun 2020 sebesar 2.28 anak per perempuan. Sesuai asumsifertilitas bahwa proyeksi TFR kabupaten/kota mengikuti proyeksi TFR di level provinsi," katanya.
