PGRI Rokan Hilir Temui DPRD Minta Guru Honorer Tak Dirumahkan
Oleh Dedi Dahmudi
Rokan Hilir (Antarariau.com) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau menggelar audiensi bersama Komisi D DPRD Rohil meminta dukungan agar para guru honorer di daerah itu tidak dirumahkan.
"Sebagai Ketua PGRI tentu ini menjadi permasalahan yang besar. Makanya sebelum ini terjadi kita dari PGRI menyampaikan aspirasi, mencari solusi. Kemarin saya sudah jumpa dengan Kepala Dinas Pendidikan dan saya tidak merasa puas, maka hari ini saya bawa lagi pengurus PGRI kecamatan se-Rohil jumpa dengan DPRD," kata Ketua PGRI Rohil Zulfikar usai audiensi bersama Komisi D di kantor DPRD setempat, Senin (24/9).
Zulfikar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Rohil khususnya Komisi D yang telah bersedia menyambut PGRI guna menyampaikan persoalan tersebut.
"Intinya kami meminta dan berjuang agar kiranya guru honorer ini tidak dirumahkan, apapun ceritanya. Ketika pemerintah daerah (Pemda) menjawab kepada kami anggaran kurang ok mungkin kita bisa cari jalan keluarnya, tapi bukan solusi dengan merumahkan. Mungkin ada solusi lain, apakah itu melalui pemberdayaan dana BOS atau pemberdayaan dana komite sekolah asalkan dilegalisasi jelas oleh Pemda dan pihak-pihak terkait dibidang hukum, itu mungkin yang bisa kita ambilkan solusinya," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa PGRI telah berjuang sampai ke Pemerintah Pusat demi memperjuangkan kawan-kawan honorer jadi PNS.
"Ketua PGRI kami beberapa hari lalu sudah bertemu dengan Kemenpan RB untuk duduk langsung bagaimana PNS terhadap guru honorer ini. Nah, ketika guru-guru yang akan kita angkat ini dirumahkan apa jadinya. Kalau masalah kekurangan finansial, pembiayaan dan hancurnya APBD kita ada solusi, kita duduk bersama saja. Kami tidak menutup mata dari PGRI ini memaksa gaji guru ini sekian, tidak. Yang penting mereka ini SK-nya diperpanjang dan honornya tidak terputus, itu aja intinya," katanya.
Zulfikar pun menilai, bila memang solusi yang ditawarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa khusus untuk guru sertifikasi yang diperpanjangkan, juga menurutnya tidak menyelesaikan permasalahan.
"Karena kalkulasi data yang ada sama kita yang sertifikasi hanya berkisar ratusan orang saja. Contohnya, ada beberapa sekolah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, satu sekolah itu cuma kepala sekolah saja PNS, dan sertifikasi tidak ada disana. Jadi kesimpulan kami, dievaluasi guru ini kita bersedia. Kita siap dievaluasi bersama-sama tapi tidak dirumahkan," ujar Zulfikar.
Menanggapi persoalan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Rohil Suryati juga menginginkan agar tetap mempertahankan guru honorer sampai jelas permasalahannya. Karena sampai hari ini ia melihat baru beredar satu statemen yang mengatakan bahwa tenaga honorer itu dirumahkan.
"Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kalau memang diberhentikan secara sepihak ini artinya akan membuat pendidikan di Rohil lebih menurun lagi grafiknya. Untuk itu kita berharap kepada Pemda agar dapat mendengarkan suara dari perwakilan guru-guru yang ada di Rohil ini lewat PGRI dan juga permintaan dari DPRD, Komisi D khususnya kita minta supaya dipertahankan dulu sebelum diadakan seleksi yang bisa membuat pengurangan terhadap tenaga honorer yang ada di Rohil ini," ujar Suryati.
Audiensi bersama PGRI Rohil itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Rohil Syarifuddin serta anggota Habib Nur, Rusmanita, dan Jumiati.
