Tembilahan, (Antarariau.com) - Pasca Pilkada serentak 27 Juni 2018, Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan memastikan akan melakukan mutasi maupun perombakan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
"Tunggul saja saat yang mengejutkan itu," tutur Bupati, dengan nada rendah, Selasa.
Sebelumnya, Bupati yang dikenal agamis ini pernah menyampaikan beberapa kriteria pejabat yang dia butuhkan. Selain cerdas, mau bekerja keras loyalitas juga menjadi poin besar. Termasuk para pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi.
Ia mengaku, apa yang dia lakukan nanti, tidak lain adalah ingin melanjutkan proses pembangunan Inhil hingga lima tahun kedepan. Isu mutasi juga tidak hanya bagi pejabat Eselon 2, tapi juga untuk eselon 3 dan 4.
Semakin canternya isu mutasi tersebut, semakin banyak pula para pejabat yang merasa kinerjanya tidak baik, mulai kasak-kusuk. Berbagai upayapun rela mereka (pejabat) itu lakukan untuk dapat mempertahankan jabatannya.
Hanya saja Media, belum dapat mengetahui kapan tanggal pastinya mutasi dilakukan, termasuk pejabat mana saja yang masuk dalam daftar orang yang akan diganti.
"Benar, bapak sepertinya lagi menggodok nama pejabat yang akan dimutasi,"ungkap orang dekat Bupati Inhil, yang meminta agar namanya tidak disebutkan, kemarin.
Hampir setiap hari para pejabat yang merasa posisinya tidak aman datang untuk menemui Bupati. Baik datang ingin melaporkan tetang kegiatan, maupun yang hanya stor wajah.
Menurut orang terdekat Bupati itu, upaya yang dilakukan para pejabat tidak ada arti lagi karena penilaian tentang kinerja sudah dilakukan sejak beberapa bulan, bahkan beberapa tahun lalu. Artinya Bupati, sudah mengantongi nama-nama sejumlah pejabat yang mendapat rapor merah.
"Apapun yang dilakukan pak Bupati nanti, termasuk melakukan perombakan total, itu semata-mata hanya karena beliau ingin adanya kinerja yang baik. Terlebih untuk kemajuan masyarakat dan daerah," tukasnya.
Sebelumnya, Sekda Inhil Said Syarifuddin, juga tidak menerangkan kapan dan siapa orang yang akan diganti. Sebagai Ketua Baperjakat, dia mengaku keputusan mutasi tetap disampaikan kepada Bupati yang merupakan kepala daerah.
"Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, agar para pejabat bisa lebih berprestasi," kata Sekda.
Dikalangan umum, isu mutasi disambut positif beberapa masyarakat. Masyarakat menginginkan dibawah kepemimpin Muhammad Wardan saat ini jauh lebih maju dari pada sebelumnya. Artinya, masyarakat sangat mendukung hal tersebut.
"Pejabat-pejabat itu adalah pembantu Bupati. Jadi kalau Bupati, merasa pejabat itu tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan wajar kalau beliau menggantinya. Kita sangat mendukung," kata Sal, salah seorang warga Tembilahan.(adv)
Berita Lainnya
KSAU pastikan rencana pengembangan teknologi siber masuk dalam renstra TNI AU
09 October 2024 12:10 WIB
Polda Riau ke Inhu, pastikan tahapan pilkada sesuai rencana
06 September 2024 19:28 WIB
BNPT pastikan hingga saat ini pemerintah belum ada rencana pulangkan WNI eks ISIS
08 February 2020 14:24 WIB
Bupati Pastikan Pembangunan Jembatan Waterfront City Berjalan Sesuai Rencana
14 November 2016 16:55 WIB
Gubri lantik Penjabat Bupati Kampar dan Wali Kota Pekanbaru, dilarang mutasi pegawai
23 May 2023 14:16 WIB
Dapat jabatan Kadisdukcapil, Bupati Meranti minta Widodo tuntaskan pendataan P3KE
17 October 2022 18:29 WIB
Terkait isu rotasi, Plt Bupati Bengkalis: Tidak ada balas dendam
17 February 2020 12:51 WIB
Bupati Wardan komit keluarkan 'Surat Sakti' bagi pejabat gagal realisasiakan visi-misi daerah
08 February 2020 12:37 WIB