Pekanbaru(Antaranews Riau) - Kanwil Kemenag Riau, terus menggencarkan sosialisasi tentang jaminan produk halal untuk memberikan perlindungan kepada umat Islam terhadap produk yang diharamkan dalam agama Islam setelah berdirinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Riau, 10 Oktober 2017.
"Aneka produk makanan yang masuk ke Riau, dan beredarnya video di medsos selama ini diduga banyak menggunakan bahan bahan yang tidak halal, sehingga produk halal perlu terus disosialisasikan," kata Kepala Kanwil Kemenag Riau, Ahmad Supardi Hasibuan di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, dengan adanya labelilsasi halal itu, maka produsen dan konsumen akan memperoleh keuntungan secara ekonomi, makin terjamin makanan di wilayah Riau dari segi kehalalannya.
Selain itu, katanya, jaminan halal akan menarik perhatian pengunjung dari daerah maupun negara lain yang mayoritas Islam seperti dari Malaysia dan Timur Tengah untuk berkunjung ke Riau.
"Sebab mereka sudah bisa memastikan dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi terjamin kehalalannya," katanya.
Selain itu, bagi non muslim pun akan menambah kepercayaan yang tinggi, karena menurut mereka halal itu identik dengan sehat, bersih dan suci, sekaligus menjadi daya tarik terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
Kepadla Bidang Pengembangan Pariwisata Provinsi Riau Yul Akhyar mengatakan Provinsi Riau termasuk 10 dari Provinsi yang digalakkan sebagai wisata halal di Indonesia.
Ia mengatakan, dengan adanya peraturan baru terkait sertifkasi JPH ini, tentu akan mendongkrak kunjungan wisatawan dari daerah lain bahkan dari luar seperti dari Malaysia maupun timur Tengah.
"Sekarang tercatat 102 ribu wisatawan yang berkunjung ke Riau, 50 persennya dari Malaysia, apabila peraturan ini diaplikasikan di Riau baik di hotel dan restoran yang bersetifikat halal tentu akan mendongkrak arus kunjungan wisatawan ke Riau," kata Yul Alhyar.
Yuliarti dari LP POM MUI, mengatakan, untuk mendukung realisasi sertifikasi halal tersebut LP POM MUI sudah merangkul dan membuat kesepaktan beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata, dan dinas koperasi dan dinas Perdagangan untuk mengembangkan kerjasama sertifikasi halal tersebut.
