Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp3,2 triliun pada 2018.
"Target PAD naik sekitar Rp200 miliar dibandingkan tahun 2017," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ispan S. Syahputra kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
PAD Riau pada tahun ini diproyeksikan akan lebih banyak dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan. Sementara itu, pemasukan lainnya berasal dari pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor (BBM-KB) yang ditargetkan Rp820 miliar.
Ia menjelaskan pada PAD Riau, struktur pencapaian PAD secara keseluruhan pada 2017 mencapai Rp2,7 triliun yang artinya tidak mencapai target yang dipatok Rp3 triliun. Meski begitu, penerimaan pajak BBM-KB mengalami peningkatan karena mencapai Rp700 miliar, salah satunya karena volume penjualan BBM nonsubsidi Pertalite yang meningkat.
Pasokan Pertalite dari PT Pertamina di wilayah Riau meningkat karena BBM ini direncanakan akan menggantikan jenis Premium yang disubsidi. Karena itu, volume penjualan pada 2016 yang mencapai 15.780 kilo liter (KL), meningkat jadi sekitar 40.000 KL pada 2017.
Dari jumlah total pendapatan pajak BBM-KB sekitar Rp700 miliar, kontribusi dari penjualan Pertalite yang mencapai sekitar 40.000 kilo liter mencapai Rp171 miliar.
Terkait rencana revisi tarif BBM-KB, Ispan menjelaskan Pemprov Riau telah memperhitungkan dampaknya terhadap PAD dalam mencari tarif yang ideal. Kajian dan simulasi penurunan pajak BBM kendaraan bermotor itu berkisar 5 hingga 7,5 persen untuk mencari harga ideal Pertalite agar tidak mengganggu PAD provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Sebabnya, 70 persen dari hasil pajak BBM-KB didistribusikan lagi kepada 12 kabupaten/kota di Riau secara proporsional.
Kalau tarif terlalu rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan PAD lainnya dan volume Pertalite dari Pertamina, maka dikhawatirkan akan menganggu struktur APBD lagi. Apalagi, dari dana perimbangan sedikit berkurang karena kurangnya produksi atau target pajak nasional yang tidak tercapai.
"Dari simulasi yang dilakukan, pajak 7,5 persen itu posisi yang idel. Kalau sampai turun lima persen maka harus bahas lebih lanjut karena itu sedikit ganggu target penerimaan kita," ujarnya.
Pemprov Riau kini mendapat sorotan dari publik karena harga BBM jenis Pertalite harganya paling mahal di Indonesia. Tercatat harga Pertalite di daerah penghasil minyak itu kini mencapai Rp8.000 per liter, padahal harga di provinsi lain bahkan di papua lebih murah yakni berkisar Rp7.600 hingga Rp7.800 per liter.
HargaPertalite memang berfluktuatif karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti harga minyak dunia dan pajak BBM kendaraan bermotor di tiap daerah yang berbeda. Pemprov Riau cepat merespon keresahan masyarakat, yang memprotes penerapan pajak BBM kendaraan bermotor sebesar 10 persen terlalu tinggi, dengan segera merevisi Perda Pajak Daerah.
Pemprov Riau akan segera melakukan pembahasan dengan DPRD Riau, dan ditargetkan revisi tarif pajak BBM-KB rampung dua bulan ke depan.
Tak Tercapai Tahun lalu, Riau Tetap Targetkan PAD Rp3 Triliun
