Pekanbaru, (Antarariau.com) - Bank Indonesia Provinsi Riau mendorong Tim Pengendalian Inflasi Derah atau TPID tingkat provinsi untuk mencari solusi untuk menekan harga bahan pangan dan tingkat inflasi di Provinsi Riau.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau, Siti Astiyah, di Pekanbaru, Senin, mengatakan ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh TPID. Hal tersebut sudah mulai dirumuskan pada rapat TPID Riau yang digelar di kantor BI Riau pada Jumat (19/1).
Ia menilai kebijakan tentang ketersediaan pangan sangat penting karena Riau hingga kini masih defisit beras sekitar 69 persen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini membuat Riau sangat rentan terjadi gejolak kenaikan harga beras yang berujung pada meningkatnya tingkat inflasi.
Siti menjelaskan sejumlah kebijakan yang dibahas, diantaranya seperti revitalisasi pasar, pasar lelang, pasar murah, pemanfaatan teknologi informasi, kerjasama antar daerah dan juga pengawasan pergudangan.
Khusus pada kebijakan angan, TPID tengah membahas pembentukan cadangan beras, pendampingan petani, menekan perubahan fungsi lahan pertanian, penyajian data dan informasi pangan, penyediaan infrastruktur pangan serta peran serta Gapoktan.
Ada juga Kebijakan Infrastruktur, yang ini berkaitan dengan pembangunan pasar induk, pergudangan, pembangunan dan pengelolaan jalan, perizinan pembebasan lahan.
TPID menyetujui kebijakan perdagangan antar daerah seperti provinsi dengan provinsi, maupun kerjasama kabupaten dengan kabupaten.
"Sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang sudah melakukan ini, misalnya Dumai sudah melakukan MoU dengan lima Kabupaten lainnya. Dan beberapa daerah lainnya akan menyusul," jelasnya.
Skema kerjasama antar daerah dapatb diimplementasikan dengan mennggunakan pendekatan government to government (G2G) atau business to business (B2B)
BI Riau memperkirakan tingkat inflasi Provinsi Riau pada 2018 berada pada kisaran 3,7 persen hingga maksimal 4,7 persen. Terkait inflasi, tekanan inflasi terutama bersumber dari komponen "administered price" seiring dengan tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, elpiji tiga kilogram, dan listrik.
Selanjutnya, tekanan terhadap inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan yang berpotensi bergejolak (volatile food). Sebab, ketergantungan Riau dari pasokan luar daerah masih tinggi dan rawan terhadap gejolak harga.
Berita Lainnya
Menkeu sebut defisit RAPBN 2025 untuk jaga keseimbangan program pemerintah baru
27 August 2024 16:22 WIB
Komisi Strategi Pertahanan: Defisit anggaran AS berisiko pada keamanan nasional
30 July 2024 16:37 WIB
Menkeu Sri Mulyani laporkan APBN defisit Rp77,3 triliun pada semester I-2024
08 July 2024 16:51 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut Presiden terpilih komitmen jaga defisit APBN di bawah 3 persen
24 June 2024 14:48 WIB
Pemerintah baru diminta untuk seimbangkan rencana belanja dan defisit fiskal
18 April 2024 11:33 WIB
Ekonom Citi prakirakan transaksi berjalan berpotensi kembali defisit pada 2024
03 April 2024 10:32 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut defisit APBN 2023 turun jadi 1,65 persen
02 January 2024 15:49 WIB
Ekonom ingatkan risiko naiknya defisit neraca transaksi berjalan di 2024
03 November 2023 15:47 WIB