Pekanbaru (Antarariau.com) - Kedeputian Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, kini terus mendorong Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD-Perubahan(APBD-P) 2018 guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019
"Pada tahun 2019 kita bersyukur ada niat baik Gubernur Riau yang akan mengalokasikan 50 persen dari APBD Provinsi untuk pencapaian UHC itu namun demikian perlu didorong untuk lebih cepat lagi minimal dalam kebijakan APBD-Perubahan itu," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Siswandi di Pekanbaru, Selasa.
Siswandi menyampaikan itu dalam ekspos "Jaminan kesehatan semesta sudah di depan mata, dimana 3 Provinsi yang sudah UHC yakni Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo, dan 67 kabupaten serta 24 kota yang sudah UHC awal di tahun 2018". Pada kesempatan itu, Siswandi juga meresmikan media centre Forum Wartawan BPJS Kesehatan tingkat provinsi Riau.
Menurut Siswandi, pada tahun sebelumnya banyak anggaran pemerintah daerah yang terpotong akibat rasionalisasi namun ini seharusnya tidak menghalangi pembiayaan JKN-KIS sebab program ini sudah menjadi komitmen daerah seperti layaknya yang dilakukan oleh Pemerintah NAD.
Ia mengatakan, untuk di Riau memang belum satupun daerah yang sudah UHC akan tetapi tahun 2018 yang menyatakan komitmen untuk UHC 2018 adalah Pemerintah Kabupaten Meranti dan Pemerintah Kota Dumai.
"Karena itu kita berharap bersama pers di daerah ini membatnu mengingatkan kembali pemerintah daerah agar mempercepat persiapan mereka untuk menuju UHC 2019 itu," katanya.
Ia menekankan bahwa, pemerintah daerah akan diuntungkan secara finansial jika seluruh penduduknya sudah terintegrasi ke BPJS Kesehatan, diantaranya adalah dengan prinsip portabilitas peserta JKN-KIS dapat mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas yakni dari faskes yang telah bekerjsama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Siswandi mengatakan, BPJS Kesehatan akan lebih mengoptimalkan peran Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Provinsi Riau dengan ketuanya adalah Sekdaprov Riau itu agar daerah lebih meningkatkan lagi dukungan anggaran dalam APBD-P guna percepatan UHC untuk Riau.
Saat ini, katanya lagi, Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi telah bermitra dengan 1.591 Fakses FKTP terdiri atas 747 Puskesmas dan 266 dokter praktik perorangan, 74 dokter praktik gigi perorangan dan 397 klinik pratama. Selain itu juga bekerjasama dengan dengan 185 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) terdiri atas 185 RS termasuk di dalamnya 10 klinik utama, 222 apotik serta 123 optik.
Sementara itu kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pembiayaan dan kepesertaan adalah masih ditemukannya penyandingan data yang belum valid dan masih ada kelompok kaya yang dimasukan dalam program pembiayaan JKN-KIS Jamkesda dan Jamkesmas.
Asisten Departemen Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Sumbagteng, Andi Ashar, menyebutkan sampai November 2017 jumlah penduduk Riau (data Dinas Capil Riau, red) adalah sebanyak 5.958.558 jiwa.
Sedangkan yang sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan termasuk PNS, TNI Polri, peserta mandiri (PBPU) dan JKN-KIS yang dibiayai APBN dan APBD adalah sebanyak 2.525.408 jiwa atau mencapai 62 persen, berada dibawah nasional mencapai 72 persen itu.
"Artinya, masih ada sebanyak 3.433.150 lagi yang harus dituntaskan BPJS Kesehatan hingga Desember 2018. Dan setiap bulan rata-rata jumlah penduduk yang harus dituntaskan kepesertaannya adalah sebanyak 286.095 jiwa lagi," katanya.
