Tembilahan (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Riau menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan III tahun sidang 2017, Selasa (5/9).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam ini mengagendakan tanggapan umum fraksi-fraksi.
Tanggapan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terkait penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 itu pertama kali disampaikan oleh Fraksi Nasdem Plus yang disampaikan oleh Gusti Desriansyah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Muammar, Fraksi GBAK, Mahyuddin, Fraksi Golkar, Yuliantini, Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar, Fraksi PPP, Adi Chandra, dan Fraksi PDIP dibacakan oleh Bambang.
Secara umum, fraksi-fraksi masih membahas terkait persoalan perkelapaan yang merupakan penghasil sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini.
Juru bicara Fraksi PKB, Muammar mengatakan, Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia, dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan masyarakat. Tetapi realitas apa yang terjadi, kebun kelapa para petani setiap tahunnya mengalami kerusakan.
Kerusakan baik dari dampak instusi air laut, abarasi, wabah hama, dan kelapa tua yang tidak mampu untuk diremajakan, fenomena ini dikatakan Muammar sesungguhnya menggambarkan bahwa masih rendahnya perhatian Pemkab Inhil terhadap nasib para petani.
"Hal ini dibuktikan dengan dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan kebun masyarakat , dan dapat kita lihat pada anggaran di pos belanja APBD setiap tahunnya, rata-rata dukungan anggaran setiap tahunnya untuk penyelamatan kebun masyarakat ini hanya berkisar sekitar Rp20 sampai dengan Rp25 miliar dari total belanja APBD setiap tahunnya yang berkisar Rp2 triliun," ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Yuliantini mengatakan, upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan kelapa masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga terkesan upaya yang dilakukan belum tepat sasaran.
"Fraksi Golkar prihatin akan kondisi tersebut dan menekankan perlunya studi lebih lanjut secara komprehensif yang melibatkan semua sektor terkait baik seperti akademisi, praktisi maupun dunia usaha sebagai upaya perbaikan lingkungan, sehingga potensi kepala yang dimiliki akan tetap terjaga dan menjadi lebih baik," ujar Yuliantini.
Kemudian, Gusti Desriansyah, sebagai juru bicara Nasdem Plus menyoroti masalah pajak dan retribusi yang masih lemah.
"Dalam pelaksanaan penarikan pajak dan retribusi masih belum maksimal, sehingga rendahnya penerimaan pad selalu terjadi, SKPD terkait lemah pengawasan, lemah kinerja, kami mohon penjelasan," ujar Gusti Desriansyah.
Rapat paripurna sendiri, dihadiri oleh Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. (ADV)
Berita Lainnya
Sengketa lahan DPRD, MA menangkan Pemkab Inhil
23 March 2024 15:02 WIB
Hasil Pileg DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil, Golkar masih sangat kuat
28 February 2024 16:00 WIB
Dr Ferryandi raih suara tertinggi menuju DPRD Provinsi Riau
22 February 2024 19:03 WIB
Berikut 45 caleg yang kemungkinan bakal melenggang di DPRD Inhil
19 February 2024 19:43 WIB
Ketua DPRD Inhil serahkan ambulans untuk masyarakat Tanjung Periok
14 December 2023 12:59 WIB
Legislator minta Pemda Inhil minimalisir kegiatan seremonial
14 December 2023 12:30 WIB
Ferryandi : Persoalan infastruktur di Inhil menjadi PR besar
14 December 2023 11:16 WIB
Legislator Inhil sarankan PJ Bupati kembali lakukan rasionalisasi anggaran
13 December 2023 20:00 WIB