Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Anggaran DPRD Riau menilai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2018 tidak sinkron Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019.
Wakil Ketua DPRD Riau yang merupakan Pimpinan Banggar, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Senin, mengatakan pihaknya akan membahas lanjutan dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) tentang keputusan yang diambil karena ketidaksesuian tersebut, apakah KUAPPAS APBD dikembalikan atau hanya dimintai perbaikan kepada Pemprov Riau.
"Yah, kita telah melakukan pembahasan beberapa kali, ternyata tidak sinkron antara KUA-PPAS dengan RPJMD. Untuk lanjutan akan dirapatkan di Banmus, tergantung (Banmus) ini dikembalikan kepada pihak Pemprov atau hanya direvisi saja," ujar Politisi Demokrat itu.
Ia menyebutkan, terdapat "segudang" poin yang menjadi indikator ketidaksesuaian usulan APBD murni 2018 dengan RPJMD. Seperti pada wacana pembangunan fly over atau jembatan layang, kemudian sejumlah program yang tidak tercantum, sehingga harus disinkronkan kembali, kemudian dievaluasi dewan.
Sementara, untuk APBD perubahan 2017 yang terkesan molor, Dedet membantah, sebab APBD Perubahan memang diajukan setelah APBD Murni 2018, karena APBDP melalui audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terlebih dahulu.
"Ini (APBDP) setelah LKPJ 2016, biasanya itu di Juli, tapi ini mungkin molor satu minggu. Rabu kita bahas lagi, Kamis kita undang BPK RI, Senin depan kita perdakan LKPJ 2016," ujarnya.
Berita Lainnya
Puluhan legislator AS desak Joe Biden halangi serangan Israel ke Rafah
03 May 2024 13:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB