Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jamaludin menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyematkan teknologi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada KTP elektronik (e-KTP) agar lebih praktis dan keamanan data terjamin.
"Untuk faktor pengamanan begitu dia menempelkan e-KTP di mesin, nanti ada pinnya jadi nggak bisa sembarangan orang mengambil datanya," kata Jamaludin usai pembahasan dan pendalaman Raperda APBD 2024 di Bogor, Jumat.
Jamaludin memberikan saran agar semua data yang dimiliki penduduk mulai dari biodata keluarga, BPJS, hingga asuransi bisa menjadi satu dalam kartu KTP elektronik.
Sehingga, lanjut dia, jika terjadi perubahan data administrasi kependudukan maka seseorang bisa dengan mudah mengurus secara daring maupun luring. Zaman digitalisasi ini membuat semuanya serba mungkin, kata dia.
"Jadi saya minta harus ada bank data yang akan dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI, dimana dalam sebuah KTP induk berisi segala informasi," terangnya.
Terkait keamanan, dia menyarankan agar KTP elektronik memiliki kata sandi (password) yang mampu mengidentifikasi nomor seperti ATM sehingga privasi lebih terjaga.
Nantinya jika sewaktu-waktu KTP elektronik hilang, maka pemilik tinggal menghubungi pihak terkait untuk bisa segera memblokir akses agar tidak dimanfaatkan oleh orang tak bertanggungjawab.
"Jadi bernegara kalau bisa pengamanan lebih dari bank dong, kalau bank kan lembaga keuangan, kalau KTP kan bernegara," ujarnya.
Harapannya, Dinas Dukcapil DKI mampu menghadirkan satu kartu yang bisa mengakses segala hal didukung dengan teknologi dan fasilitas yang memadai.
"Jadi Dukcapil DKI harus berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jadi Dukcapil ini adalah narasumber dari setiap orang," tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menyebut, nominal anggaran untuk mencetak Rp10 juta keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp67 miliar.
"Hasil hitungan kami berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan 10 juta (keping blanko) meliputi satu ribbon dan printer fargo pada angka Rp67 miliar," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: Disdukcapil Bekasi datangi pasien rumah sakit untuk rekam KTP elektronik
Baca juga: Gandeng Disdukcapil, Lapas Tembilahan rekam data puluhan WBP untuk KTP elektronik
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
Anggota Komisi A DPRD DKI Jamaludin memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (13/10/2023). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri.)
