Jakarta, (Antarariau.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap penyelenggara negara di PT PAL terkait pembayaran "fee agency" dalam penjualan Kapal SSV dari PT PAL ke Pemerintah Filipina.
"Dua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arief Cahyana (AC)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.
Dua saksi yang dijadwalkan diperiksa itu, yakni Direktur Utama PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin dan Direktur Umum PT Pirusa Agus Nugroho.
KPK sudah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus suap di PT PAL, tiga orang tersangka penerima suap adalah direksi PT PAL yaitu Direktur Utama (Dirut) PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin, GM Treasury PT PAL Arief Cahyana, dan Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, sedangkan tersangka pemberi suap adalah Agus Nugroho dari Ashanti Sales Inc.
Firmansyah, Arief dan Saiful diduga menerima "cash back" senilai total 1,087 juta dolar AS atau sekitar Rp14,476 miliar terkait penjualan dua kapal "Strategic Sealift Vessel" (SSV) kepada pemerintah Filipina.
"Cash back" itu merupakan 1,25 persen dari nilai penjualan kapal sejumlah 86,96 juta dolar AS atau Rp1,15 triliun.
"OTT ini merupakan OTT pertama yang dilakukan terkait industri perkapalan. KPK sangat prihatin karena industri perkapalan yang menjadi kebanggaan nasional dicederai oleh perilaku oknum pejabat PT PAL, padahal pemesanan produk tersebut merupakan suatu kepercayaan karena Indonesia telah mampu merancang atau membangun kapal berkualitas," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.
Terhadap Firmansyah, Arif dan Saiful disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan terhadap Agus disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Berita Lainnya
KPK periksa mantan anggota KPU Wahyu Setiawan
28 December 2023 12:49 WIB
KPK lakukan pemeriksaan fisik jembatan layang simpang SKA Pekanbaru
24 October 2023 20:49 WIB
KPK tunda periksa Cak Imin
05 September 2023 12:17 WIB
KPK periksa dua pegawai BNI terkait kasus korupsi di Basarnas
18 August 2023 21:41 WIB
KPK periksa mantan gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi
01 August 2023 13:11 WIB
Hukum kemarin, KPK periksa Mentan Syahrul Yasin hingga sidang Lukas Enembe
20 June 2023 11:08 WIB
KPK periksa mantan Komisaris PT Wika Beton
25 May 2023 10:04 WIB
Pejabat Meranti stres dan minta mundur usai diperiksa KPK
25 May 2023 6:07 WIB