Bengkalis (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyampaikan capaian realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru,Jumat.
Program yang disampaikan oleh Bupati Amril Mukminin yang diwakili Sekda Bengkalis Arianto tersebut di antaranya dalam pengelolaan APBD 2017 Pemkab Bengkalis memperioritaskan kegiatan penyusunan kajian pengembangan aplikasi terintegrasi.
"Kedua, kriteria pengadaan barang dan jasa, Pemkab Bengkalis telah melaksanakan bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi pegawai sehingga meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan berpeluang menduduki Pokja ULP," kata Sekda Bengkalis Arianto.
Selanjutnya ketiga, kriteria perizinan/pelayanan terpadu satu pintu, untuk itu, pemkab telah menyusun konsep dan pengembangan sistem dan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online dan tracking system.
Keempat, Pemkab Bengkalis menerbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi bagi sparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bengkalis yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemkab bengkalis mendukung penuh program aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini, termasuk program KPK lainnya seperti sistem aplikasi pencegahan korupsi e-planing, e-budgeting dan e-perizinan sebagaimana yang diharapkan KPK, segera direalisasikan pada 2018 dan hal ini menjadi kesempatan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Negeri Junjungan untuk lebih memahami aturan dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi," katanya.
Monev yang digelar oleh KPK merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani 16 April 2016 oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Monev ini juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jondi Indra Bustian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, H Hermizon, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bustami HY, Plt Inspektur Suparjo, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bengkalis, Hadi Prasetyo. (ADV)
Berikut Capaian Pemkab Bengkalis Dalam Kegiatan Monev KPK
