Pekanbaru (Antarariau.com) - Rencana investasi senilai Rp2 triliun di Kota Dumai batal karena calon pemodal didaerah pesisir Provinsi itu tidak mendapat kepastian legalitas tata ruang dan wilayah.
Wali Kota Dumai Zulkifli As kepada wartawan di Dumai, Kamis, mengatakan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai yang belum ada kepastian, mulai berdampak pada iklim investasi.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dumai, nilai rencana investasi yang menanti kepastian RTRW mencapai Rp20 triliun. Namun, ketidakjelasan RTRW membuat banyak calon investor memilih hengkang.
"Kalau sekarang mungkin yang masih tetap menanti tinggal Rp18 triliun," katanya.
Ia menjelaskan, ketidakpastian tata ruang itu bukan karena kesalahan dari pihaknya, melainkan imbas dari Pemerintah Provinsi Riau yang belum memberi kepastian perihal RTRW Dumai. Padahal, pembahasan sudah dilakukan di DPRD Provinsi Riau namun hingga kini RTRW Dumai belum juga disahkan.
Masalah tersebut mengganggu iklim bisnis karena investor dibidang industri membutuhkan perizinan sesuai RTRW, yang nantinya juga menjadi salah satu dasar hukum untuk perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Bahkan, ia mengatakan masalah tata ruang ini telah membuat sejumlah proyek nasional di Kota Dumai terkendala, seperti pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera dan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Sebabnya, dari rencana RTRW yang diajukan Pemkot Dumai ternyata 76 persen di lahan berstatus kawasan hutan yang tidak bisa dibangun.
Selain itu, proyek nasional lainnya yang terkendala adalah pembangunan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Gardu Induk.
Manager PLN Area Dumai, Suharno mengakui bahwa potensi pelanggan PLN disektor industri cukup besar. Terutama di wilayah Lubuk Gaung dan Kawasan Industri Dumai (KID), potensinya mencapai 150 mega volt ampere (MVA). Saat ini ada tujuh calon pelanggan besar yang berencana menjadi pelanggan PLN.
Rencananya ketujuh calon pelanggan tersebut akan memperoleh pasokan listrik dari PLN. Perusahaan tersebut adalah PT Ivomas, PT Energi Sejahtera Mas, PT Meridan, Pertamina Patra Niaga, PT Sari Dumai Sejati dan PT Samator. Sedangkan satu perusahaan lagi masih menyampaikan rencana secara lisan.
Saat ini yang butuh banyak pasokan listrik adalah PT Ivomas karena mereka butuh pasokan hingga 40 MVA. Namun, untuk tahap awal pasokannya baru mencapai 12 MVA, yang rencananya peningkatakan pasokan dilakukan secara bertahap.
"Sebagian perusahaan memang memiliki pembangkit. Seperti KID, namun ada rencana KID juga mendapat pasokan dari PLN," ucap Suharno.
Rencananya pasokan listrik untuk industri didukung oleh Gardu Induk (GI) Purnama dan GI KID. Namun proses pembangunan Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV yang menghubungkan kedua GI masih dalam proses pembangunan.
Namun rencana itu terkendala proses pembebasan lahan, apalagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dumai belum kunjung disahkan.
"Program ini dilakukan untuk mengatasi kelistrikan di wilayah naungan PLN Area Dumai," ujarnya.
Menurutnya, bila program ini terlaksana maka kendala kelistrikan Dumai bisa mulai teratasi karena GI Purnama memiliki kapasitas 120 MVA. Namun, kini baru 60 persen dibebani sehingga turunnya tegangan belum dapat dihindari, terutama di kawasan pinggiran.
