Bergantung Pada Informasi Chevron, KLH Dumai Desak Dianggarkan Beli ISPU

id bergantung pada, informasi chevron, klh dumai, desak dianggarkan, beli ispu

Bergantung Pada Informasi Chevron, KLH Dumai Desak Dianggarkan Beli ISPU

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, Provinsi Riau, menilai kebutuhan alat indeks standar pencemaran udara sangat mendesak mengingat kondisi udara kurang terpantau maksimal, terlebih ketika marak kebakaran lahan.

Kepala KLH Dumai Bambang Suriyanto di Dumai, Minggu, menyebutkan, akibat belum adanya alat ISPU itu maka untuk pemantauan kualitas cemaran udara sejauh ini bergantung dengan informasi dari PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) setempat.

"Papan ISPU sangat dibutuhkan karena kita tidak dapat memantau sendiri tingkat cemaran udara yang disumbangkan dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan, knalpot kendaraan serta industri yang beroperasi di Dumai," katanya.

Dijelaskan dia, Kota Dumai seharusnya sudah memiliki sendiri alat ISPU ini agar dapat memantau sendiri dan mengambil langkah cepat jika kualitas udara tidak menyehatkan lingkungan dan manusia.

Untuk mengadakan sendiri alat ISPU ini pihaknya terkendala anggaran karena bernilai belasan miliar rupiah, namun sayangnya ketika diajukan ke pusat juga belum diakomodir.

"Akibat alat tidak ada, dikuatirkan tingkat cemaran udara yang tak terpantau ini dapat mengancam dan membahayakan keselamatan masyarakat banyak karena kurang antisipasi pemerintah," jelasnya.

KLH berencana dengan pengadaan alat ISPU ini akan memasang papan pengukuran kualitas udara di beberapa lokasi publik yang tinggi tingkat pencemaran, seperti di kawasan padat pabrik perusahaan dan di perkotaan.

Pihaknya juga terus berusaha mendapatkan anggaran pembelian alat ini ke pemerintah daerah dan lembaga legislatif setempat agar masyarakat juga dapat memantau perkembangan kualitas udara lewat papan ISPU yang terpasang.

Diketahui, di tengah kondisi iklim panas terik ini dan marak kebakaran lahan, KLH Dumai mesti menunggu informasi kualitas udara dari pemantauan PT CPI setempat, dan selanjutnya baru dapat mengambil langkah dan kebijakan pemerintah.