Banyak warga perbatasan di Bengkalis bergantung pada Malaysia

id Bengkalis,Bupati,kasmarni,Batas bengkalis, bupati bengkalis, bengkalis malaysia

Banyak warga perbatasan di Bengkalis bergantung pada Malaysia

Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima Kunjungan kerja Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan ke Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis, Rabu (23/2). (ANTARA/HO-Prokopim)

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengungkapkan bahwa dalam pengembangan kawasan perbatasan banyak tantangan yang dihadapi yakni tingginya tingkat abrasi, belum optimalnya infrastuktur dasar, tingginya tingkat peredaran narkoba, belum optimalnya sinergisitas antarinstansi serta masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dengan Malaysia.

"Kabupaten Bengkalis juga memiliki potensi yang harus dioptimalkan yakni adanya dukungan kebijakan Nasional seperti kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Pulau Rupat, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) Bengkalis," ujar Kasmarni saat menerima Kunjungan kerja Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan ke Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis, Rabu.

Kasmarni juga menyampaikan rencana program dan kegiatan yang butuh dukungan pemerintah pusat, tentunya akan menjadi stimulan bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan negara di Kabupaten Bengkalis ini.

Karena harus kita sadari sambung Kasmarni, sebagai kawasan perbatasan negara, kami adalah bagian dari kawasan strategis dan vital bagi negara, sebab secara geografis, kami memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga.

“Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, di Kabupaten Bengkalis ini terdapat 5 lokasi prioritas kawasan perbatasan negara, yaitu Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara”, ujarnya.

Selain itu, juga permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perbatasan khususnya, sebagian besar isu tersebut berada pada peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur kawasan perbatasan, seperti masih rendahnya persentase jalan dengan kondisi baik, akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak, kondisi drainase yang berpotensi menimbulkan banjir serta persentase rumah layak huni dan pemukiman kumuh.

Kasmarni juga berharap kehadiran tim wilayah perbatasan dapat membawa angin segar dan menjadi harapan bisa lebih maju. Selaras dengan visi Presiden yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.